Reporter : Waluyo Wahyu Utomo
SuaraBojonegoro.com – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 hingga pertengahan Oktober dinilai belum menunjukkan kinerja optimal, terutama pada sektor infrastruktur. Jumat (24/10/2025).
Praktisi hukum Bojonegoro, Agus Susanto Rismanto, menilai tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun ini bukan lagi hal yang wajar. Menurutnya, Silpa yang besar mencerminkan rendahnya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya dalam penyerapan anggaran pembangunan.
“Sejak Bojonegoro mendapatkan Dana Bagi Hasil Migas (DBH Migas), Silpa sebenarnya hal wajar. Tetapi di tahun 2025 ini menjadi tidak wajar karena banyak OPD tidak maksimal bekerja. Per 18 Oktober kemarin, serapan anggaran baru mencapai 41 persen, dan itu pun lebih banyak ditopang oleh belanja tidak langsung seperti gaji dan tunjangan pegawai sekitar Rp2,1 triliun,” jelas Rismanto sapaan akrabnya
Pria yang juga Mantan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro ini memprediksi hingga akhir tahun nanti serapan APBD tidak akan mencapai lebih dari 79 hingga 81 persen. Angka tersebut, menurutnya, menunjukkan stagnasi kinerja yang berpotensi menekan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
“Di Februari lalu, pertumbuhan ekonomi kita sempat 9,7 persen, tapi sekarang sudah turun jadi sekitar 4 persen. Ini karena lemahnya kinerja APBD. Jika serapan terus rendah, stimulus pertumbuhan ekonomi Bojonegoro akan merosot di kuartal IV,” tegasnya.
Selain faktor teknis, Rismanto juga menyoroti adanya intervensi politik yang membuat banyak SKPD tidak leluasa dalam mengeksekusi program kerja. Ia menyebut, tekanan politik dari berbagai kalangan, terutama pasca Pilkada, turut menghambat jalannya pembangunan.
“Ada beberapa lelang yang gagal dan pembatalan proyek, ini jelas memperparah kondisi. Eksekutif seharusnya berani mengeksekusi anggaran tanpa intervensi,” ungkapnya.
Rismanto menyerukan agar seluruh pihak, baik masyarakat maupun elite politik, menghentikan campur tangan dalam pelaksanaan program pemerintah. Ia menegaskan, kepemimpinan di Bojonegoro harus berpihak kepada rakyat, bukan pada kelompok atau kepentingan politik tertentu.
“Bupati dan wakil bupati harus ingat, visi daerah itu visi kerakyatan, bukan visi partisan. Kalau intervensi terus terjadi, yang dikorbankan rakyat. Kalau rakyat lapar, rakyat bisa marah,” pungkasnya. (Why/Red)
