Reporter : Waluyo Wahyu Utomo
SuaraBojonegoro.com – Puluhan petani pesanggem di kawasan Parengan Lor, Kabupaten Tuban, menggelar Rembug Tani untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi dalam mengelola lahan pertanian di kawasan hutan Perhutani. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah minimnya komunikasi antara petani dengan Perhutani serta kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (21/11/2026) tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus konsolidasi para petani pesanggem. Acara ini diselenggarakan melalui kerja sama dengan Lembaga Anti Korupsi (LAiK) dan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (LBH-AKAR).
Hadir dalam kegiatan tersebut Koordinator LBH-AKAR Anam Warsito, Koordinator LAiK Rozikin, Ketua DPC Pemuda Tani HKTI Kabupaten Tuban Wakhid Hasyim, Koordinator Petani Pesanggem Parengan Lor Sarwanto, serta puluhan petani pesanggem.
Para petani yang hadir diketahui telah menggarap lahan milik Perhutani di kawasan tersebut selama lebih dari 40 tahun.
Dalam forum tersebut, sejumlah petani menyampaikan persoalan yang selama ini mereka hadapi, terutama terkait hubungan komunikasi dengan Perhutani KPH Parengan.
Petani menilai komunikasi antara kedua pihak semakin minim. Bahkan, menurut mereka, komunikasi yang masih berjalan selama ini lebih banyak berkaitan dengan pemungutan iuran agro yang dilakukan melalui para mandor.
Kondisi tersebut membuat petani merasa kurang mendapatkan informasi mengenai arah kebijakan dan program pengelolaan hutan yang direncanakan Perhutani.
“Petani saat ini tidak tahu arah kebijakan tata kelola hutan yang diprogramkan Perhutani, sehingga petani nyaris hanya fokus bercocok tanam,” ujar Yatono dalam forum tersebut.
Selain persoalan komunikasi, masalah akses pupuk bersubsidi juga menjadi perhatian. Salah seorang petani, Listiono, mengungkapkan kesulitannya mendapatkan pupuk subsidi untuk tanaman jagung yang dibudidayakan di lahan garapannya.
Ia menyebut lahan yang dikelolanya tidak masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan pemupukan, dirinya harus membeli pupuk nonsubsidi yang harganya lebih mahal.
Persoalan tersebut dinilai menjadi beban tersendiri bagi petani, terutama dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian di tengah biaya usaha tani yang harus diperhitungkan.
Melalui Rembug Tani ini, para petani pesanggem berharap aspirasi dan persoalan yang mereka hadapi dapat menjadi perhatian pihak terkait, khususnya Perhutani KPH Parengan.
Mereka juga berharap terbuka ruang komunikasi dan koordinasi yang lebih baik agar petani memperoleh informasi yang jelas mengenai kebijakan pengelolaan hutan, sekaligus mendapatkan kepastian dalam menjalankan aktivitas pertanian di lahan garapan.
Sementara itu, persoalan komunikasi dan akses pupuk tersebut diharapkan dapat memperoleh penjelasan dari pihak Perhutani maupun instansi terkait sehingga persoalan yang disampaikan petani bisa ditindaklanjuti secara proporsional. (Why/Red)








