Reporter : Waluyo Wahyu Utomo
SuaraBojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp4,49 triliun dengan belanja mencapai Rp5,08 triliun. Rencana tersebut disampaikan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro yang dipimpin Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar dengan agenda penyampaian nota penjelasan bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027, Rabu (21/10/2026).
Setyo Wahono menegaskan bahwa penyusunan APBD harus mengacu pada kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Anggaran tersebut diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan tahunan, tetapi juga mampu mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Penyampaian nota penjelasan terhadap Raperda APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027 bukan sekadar formalitas, melainkan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan-kebijakan dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap Setyo Wahono.
Di sisi lain, penyusunan APBD 2027 menghadapi tantangan berupa penurunan transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
Meski demikian, Setyo Wahono berharap APBD dapat digunakan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.
Sejumlah fokus pembangunan yang direncanakan untuk 2027 meliputi peningkatan infrastruktur pendidikan dan pelayanan kesehatan, penguatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, pengembangan ekonomi berkelanjutan, peningkatan konektivitas wilayah, serta pelestarian lingkungan dan kebudayaan daerah.
Usai penyampaian nota penjelasan bupati, rapat dilanjutkan dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD 2027. Dokumen pandangan umum diserahkan langsung kepada bupati untuk mengefektifkan waktu pelaksanaan rapat.
Tahap pembahasan berikutnya menjadi kesempatan bagi DPRD untuk mencermati rencana pendapatan, alokasi belanja, dan prioritas pembangunan yang diajukan pemerintah daerah. Pembahasan tersebut diperlukan agar rancangan anggaran selaras dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat Bojonegoro. (Why/Red)
