Reporter : Moch Arifianto
SuaraBojonegoro.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Paripurna krusial yang fokus pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rabu (12/11/2025).
Dalam forum resmi ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyampaikan penegasan tentang arah kebijakan fiskal yang menunjukkan perubahan paradigma mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan bahwa tahun anggaran 2026 akan difokuskan pada upaya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sekaligus memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga.
Namun, poin yang paling menonjol adalah perubahan pandangan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Pemkab Bojonegoro melalui Bupati Setyo Wahono menyatakan bahwa SiLPA tidak lagi dipandang sebagai bentuk prestasi unggulan, “SILPA harus menjadi indikator dari peningkatan manajemen, perencanaan, dan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif,” Ujar Bupati Bojonegoro dalam penyampaiannya di Rapat Paripurna DPRD Bojonegoro.
Penegasan ini mencerminkan komitmen Pemkab agar dana yang tersedia benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, menghindari penumpukan dana yang tidak terserap.
Selain fokus pada efektivitas belanja, Pemkab Bojonegoro juga memastikan bahwa aspek transparansi dan akuntabilitas akan diperketat, khususnya terhadap
Penyertaan Modal Daerah
Pengelolaan Dana Abadi.
Langkah pengawasan ketat ini diambil untuk menjamin penggunaan dana publik berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pengelolaan pembiayaan daerah ditegaskan bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari strategi fiskal jangka panjang,” Lanjut Bupati Setyo Wahono.
Bupati Bojonegoro menutup penyampaian pandangannya dengan harapan besar terhadap kemitraan. Seluruh masukan dan pandangan dari fraksi-fraksi DPRD Bojonegoro akan menjadi pertimbangan penting.
”Semangat kemitraan, kolaborasi, dan gotong royong menjadi kunci utama dalam mewujudkan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” Terangnya.
Melalui sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif ini, diharapkan setiap kebijakan dan program yang dirumuskan untuk APBD 2026 dapat berjalan efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Bojonegoro secara menyeluruh. (Rif/Red)
