suarabojonegoro.com – Bertempat di Aula Angling Dharma Pemkab Bojonegoro pada hari Kamis (31/08/2017) pagi tadi sekira pukul 09.00 WIB dilaksanakan acara rapat koordinasi rencana kerjasama dengan perguruan tinggi dalam hal penyusunan naskah ujian untuk preses pengisian perangkat desa tahun 2017.
Acara yang dibuka langsung oleh Bupati Bojonegoro dihadiri oleh Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S. Bintoro, SH., SIK., M.Si, Wakil Ketua DPRD Syukur Priyanto, SE Asisten 1 Joko Lukito, Kepala DPMD EC. Djimari dan Staff, Para Camat se-Kabuaten Bojonegoro, Perwakilan Kades dan Panitia desa penyelenggara seleksi perangkat desa, LSM Bojonegoro Institue dan LSM Idfos serta Perwakilan Perguruan Tinggi yang diundang untuk presentase antara lain Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya.
Kapolres Bojonegoro, saat memberikan sambutannya mengatakan bahwa Polres Bojonegoro siap memberikan pengamanan selama proses seleksi pengisian perangkat desa tahun 2017 agar seluruh prosesnya berjalan dengan aman dan lancar. Polres bersama panitia akan menjemput soal kemudian mengamankan di Mapolres demi terjaganya keamanan dan kerahasiannya soal ujian hingga ujian diselenggarakan.
“Untuk menjaga keamanan soal akan di gembok, kemudian gembok nanti akan di bawa oleh 1 orang personil kepolisian dan 1 orang dari panitia. Dengan demikian tidak ada yang akan bisa membuka tanpa menghadirkan 2 orang unsur tersebut”, ucap Kapolres.
Kapolres menegaskan bahwa sejak awal Polres sudah mengawal proses ini dengan melibatkan berbagai unsur mulai media, masyarakat dan Non Goverment Organization (NGO) untuk menjaga pelaksanaan pengisian perangkat desa yang transparan, akuntabel dan partnership sebagaimana sesuai dengan semangat Open Goverment Partnership (OGP) yang menjadi nafas pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto, Msi mengatakan pengisian perangkat desa di Bojonegoro jumlahnya sangat besar, yaitu mencapai lebih dari 1000 perangkat desa. Disisi lain ini adalah saat yang tepat untuk menjawab keraguan publik, dimana ditengah masyarakat masih ada keraguan dan rasa tidak percaya terhadap reformasi birokrasi yang sedang berjalan dan sedang berlangsung
“Karena itu dengan ini kita memberikan pesan kepada public bahwa sekarang ini sudah memulai dengan keterbukaan dalam menyenggarakan Pemerintahannya”, ungkap Bupati. (Wan/lis)
