Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – Fenomena wisuda soal pelaksanaan wisuda penamatan mulai dari murid TK hingga SMA menuai pro dan kontra. Pengamatan dengan wisuda tersebut dianggap hanya seremonial, sekaligus menambah beban biaya orang tua murid. Selasa (2006/23).
Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi C, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Muchlisin Afan, dalam hal ini mengesakan jika pro dan kontra wisuda untuk pelajar jenjang TK hingga SMA haruslah ditegaskan jika hal tersebut tidaklah wajib.
“Jangan sampai keberadaan wisuda membebani orang tua siswa dan siswa. Apalagi jika itu bersifat pemaksaan. Saya pikir kalau bersifat pemaksaan harus membayar biaya tertentu untuk menyelenggarakan kegiatan itu, ya harus dievaluasi,” katanya saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApnya.
Dalam kesempatan ini politisi Partai Demokrat ini secara tegas menegaskan jika kegiatan wisuda adalah untuk je Jang sarjana. Untuk itu wisuda di jenjang TK hingga SMA jika dianggap meresahkan harus ada proses evaluasi. Namun demikian Muchlisin Afan, mengaku jika sampai saat ini DPRD, Kabupaten Bojonegoro Komisi C, belum pernah menerima pengaduan keberatan dari masyarakat.
“Jadi kita melangkah untuk evaluasi kalau sudah ada keberatan dari masyarakat terkait kegiatan itu,” terangnya.
Seperti yang diketahui Beberapa waktu terakhir, dunia pendidikan tengah dihebohkan oleh polemik wisuda non-sarjana. Kegiatan perpisahan alias tutup tahun bagi para siswa yang telah menamatkan pendidikan, kini berubah nama menjadi wisuda.
Kegiatan wisuda tersebut menjadi polemik lantaran dianggap membebani orang tua siswa lantaran biaya yang harus dikeluarkan tidaklah murah. (Bim/red)
*)Foto Ilustrasi, Sumber Kompasiana.com
