Prestasi Pemkab Bojonegoro Melejit, Sakip dan Pelayanan Publik Terbaik

SuaraBojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mencatatkan tinta emas dalam sejarah tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah. Berdasarkan hasil evaluasi terbaru tahun 2025, Bojonegoro berhasil memborong sederet prestasi prestisius, mulai dari kenaikan nilai SAKIP hingga predikat pelayanan publik terbaik kedua di Jawa Timur.

 

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Bojonegoro menunjukkan tren positif dengan kenaikan signifikan sebesar 4,36 poin. Dari angka 74,02 di tahun 2024, kini melesat menjadi 78,38 (Predikat BB) pada tahun 2025.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, Dyah Enggarini Mukti, menjelaskan bahwa capaian ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan kualitas perencanaan yang semakin matang.

“Hal ini mencerminkan penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program secara lebih akuntabel dan terukur. Semua kini lebih berorientasi pada hasil atau outcome yang dirasakan masyarakat,” ujar Dyah Enggarini.

Baca Juga:  Bagaimana Regulasinya, Kok 18 Kepala Dinas di Pemkab Bojonegoro Belum Menjalankan Diklat Pimpinan ?

 

Sejalan dengan SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi (RB) juga merangkak naik ke angka 85,79. Prestasi ini semakin sempurna dengan raihan Indeks Pelayanan Publik (IPP) 2025 yang menyabet Predikat A (Pelayanan Prima) dengan nilai 4,68.

Capaian luar biasa ini menempatkan Kabupaten Bojonegoro di posisi peringkat ke-2 dari 29 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, membuktikan bahwa transformasi birokrasi di Bojonegoro berjalan di jalur yang tepat.

 

Setelah sempat absen selama dua tahun, angin segar berhembus dari sektor kesehatan. RSUD Padangan berhasil memecah kebuntuan dengan meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari KemenpanRB.

Kini, tercatat ada empat perangkat daerah di Bojonegoro yang menyandang status Zona Integritas (ZI) WBK, yaitu Dinas Perhubungan, RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, DPMPTSP, dan RSUD Padangan.

Baca Juga:  1 Orang Warga kecamatan kepohbaru Berstatus PDP

Keberhasilan ini kian diperkuat dengan raihan Kualitas Tertinggi Nasional pada Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik (PMPP) oleh Ombudsman RI.

 

Rentetan prestasi ini merupakan buah manis dari sinergi seluruh perangkat daerah di bawah kepemimpinan Setyo Wahono dan Nurul Azizah. Fokus utama mereka tetap pada reformasi birokrasi yang konsisten dan berkelanjutan.

“Capaian ini kami harap menjadi motivasi untuk terus berinovasi. Tujuannya satu: mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh warga Bojonegoro,” pungkas Dyah Enggarini. (Rif/Lis)