Prabowo Bahas Penertiban Tambang Ilegal Secara Mendadak, Apa Kabar Tambang Minyak di Kedewan Bojonegoro?

Oleh : Redaksi SuaraBojonegoro

SuaraBojonegoro.com – Presiden Prabowo Subianto pada Selasa malam, 19 Agustus 2025, menggelar pertemuan mendadak dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga negara di kediamannya di Hambalang, Bogor. Pertemuan tersebut secara khusus membahas salah satunya penertiban tambang ilegal yang selama ini merugikan negara sekaligus merusak lingkungan. Kamis (21/08/2025)

Sikap tegas Presiden memberi sinyal bahwa negara ingin menghentikan praktik-praktik ilegal yang menggerogoti kekayaan alam bangsa. Namun, di tengah gaung pemberantasan tambang ilegal itu, muncul pertanyaan penting di Bojonegoro bagaimana nasib sumur tua di Wonocolo dan sekitarnya di Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur yang kini diduga diwarnai praktik pengolahan dan distribusi minyak di luar mekanisme resmi?

Sumur tua Wonocolo sejatinya merupakan aset sejarah perminyakan Indonesia sekaligus sumber daya penting bagi perekonomian Bojonegoro. Untuk mengelolanya, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendirikan PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Harapannya, BBS dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, laporan keuangan justru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Jawa Timur tahun 2024, laba bersih BBS terus menurun drastis: tahun 2021 sebesar Rp 5.616.633.973, tahun 2022 Rp 4.305.417.908, dan tahun 2023 tinggal Rp 1.012.305.208. Artinya, dalam tiga tahun, laba bersih BBS menyusut lebih dari Rp 4,6 miliar atau sekitar 82 persen. Penurunan paling tajam terjadi pada 2023, ketika laba anjlok hingga -76,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga:  Pengadaan Mobil Dinas DPRD Bojonegoro Tamparan Bagi Agenda Efisiensi Nasional

Bidang usaha BBS adalah pengelolaan jasa angkut sumur tua yang dijalankan melalui kerjasama dengan PT Pertamina, yang kini dalam proses perpanjangan kontrak untuk lima tahun ke depan. Mekanisme pembagian hasil penjualan minyak mentah adalah 30 persen untuk Pertamina dan 70 persen untuk penambang, dengan rincian dari 70 persen tersebut 90 persen untuk penambang, 5 persen untuk BBS, dan 5 persen untuk jaminan keselamatan. Namun, merosotnya laba BBS diduga karena minyak mentah dari sumur tua Wonocolo tidak seluruhnya masuk ke jalur resmi. Sebagian disinyalir dialihkan ke aktivitas pengolahan liar melalui “dapur-dapur” tradisional di sekitar lokasi. Minyak mentah itu dimasak, diolah, lalu dijual dalam bentuk produk turunan dengan harga lebih tinggi melalui jalur distribusi yang tidak terpantau pemerintah. Akibatnya, BBS hanya mendapat bagian kecil, sementara keuntungan besar diduga mengalir ke kantong-kantong kelompok tertentu di luar mekanisme resmi.

Situasi ini menciptakan lingkaran masalah. BBS kehilangan potensi laba karena pasokan minyak mentah terbatas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bojonegoro ikut tergerus, dan ekonomi gelap justru tumbuh subur di jalur ilegal tanpa kontribusi pajak maupun retribusi bagi daerah. Di sisi lain, risiko keselamatan semakin tinggi karena pengolahan minyak dilakukan tanpa standar keamanan, rawan kebakaran, dan berpotensi mencemari lingkungan. Jika ditarik garis lurus, fenomena sumur tua Wonocolo sejatinya tidak berbeda dengan tambang ilegal yang kini menjadi sorotan Presiden. Sama-sama menggerus penerimaan negara maupun daerah, sama-sama dikuasai kelompok tertentu di luar mekanisme resmi, dan sama-sama mengabaikan aspek keselamatan serta keberlanjutan lingkungan. Dugaan aktivitas pengolahan minyak liar di Wonocolo bahkan membuka ruang bagi mafia migas yang mengendalikan distribusi dan penjualan minyak di luar jalur resmi.

Baca Juga:  Antara Flyover dan Ringroad: Mana yang Lebih Memberi Untung untuk Warga

Pertemuan Presiden Prabowo di Hambalang hendaknya menjadi peringatan serius bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Jika pemerintah pusat mampu bergerak cepat menertibkan tambang ilegal di level nasional, maka Pemkab Bojonegoro tidak punya alasan untuk menutup mata terhadap dugaan aktivitas liar di sumur tua. Pertanyaan “apa kabar Wonocolo?” kini bukan sekadar retorika, melainkan ujian nyata bagi keberanian Pemkab Bojonegoro. Apakah berani menutup dugaan jalur gelap minyak mentah demi menyelamatkan BBS dan memastikan hasil migas benar-benar memberi manfaat bagi rakyat? Ataukah justru memilih membiarkan dugaan terus berkembang, sementara BBS merugi, PAD bocor, dan rakyat hanya menjadi penonton? Ketegasan Presiden di tingkat nasional harus dijawab dengan keberanian politik di tingkat daerah. Jika tidak, Wonocolo akan terus menjadi ladang kebocoran, bukan berkah. (Red*)