Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Bojonegoro, geruduk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro. Puluhan kepala desa tersebut untuk membahas sejumlah persoalan yang dianggap membelenggu desa. Selasa (19/09/23).
“Kami memperjuangkan hak yang hingga saat ini belum terealisasi,” kata Sudawam, selaku ketua AKD Bojonegoro.
Dihadapan pimpinan DPRD, Sudawam menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya adalah potensi kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, Penyampaian aspirasi pada pembahasan KUA PPAS P-APBD tahun 2023 dan pembahasan KUA PPAS APBD induk tahun 2024.
Selain itu para kades juga menuntut hak desa yakni potensi penambahan ADD di P-APBD T.A 2023 (perkiraan 195 miliar, dan kurang salur ADD tahun 2022 senilai 38 miliar atau 2,5 %). Pelunasan PBB P2 yang dijadikan syarat pencairan ADD Tahap II. Permasalahan BKK/BKD P-APBD T.A 2023 dan APBD induk tahun 2024.
“Dan mobil siaga desa bagi 26 desa yang belum menerima,” ujarnya.
Dimasa transisi kepemimpinan saat ini, lanjutnya, kondisi desa sedikit kurang kondusif. Menurutnya konstelasi kinerja khususnya kepala desa di Kabupaten Bojonegoro ini, disorot cukup tajam. Diketahui bersama, akhir-akhir ini, beberapa rekan kepala desa tersangkut masalah hukum. Terlebih dalam program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang hanya terfokus pada kegiatan pembangunan infrastruktur dan selalu menjadi beban maslah bagi kades.
“Ada baiknya kita membahas dan memperjuangkan ADD variabel, karena sumbernya sama dari dana bagi hasil migas,” ucapnya.
Dalam kesempatan ini Sudawam, mengajak kepada seluruh kepala desa untuk memperjuangkan ADD, sesuai amanat undang-undang daerah penghasil minimal 12,5 persen yang hingga saat ini oleh Pemkab Bojonegoro, Belem terealisasikan.
“Bahkan kita akan perjuangkan menjadi 20% nanti kita sampaikan ke anggota DPRD Bojonegoro,” pungkasnya. (Bim/Red)
