Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – Wali murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) III Sumberrejo, hingga saat ini masih memperjuangkan hak-hak anak didiknya. Pasalnya dalam 4 bulan terakhir ini terdapat beberapa siswa yang masih enggan untuk pindah meski Pemkab bojonegoro ngotot meminta sekolah dimerger. Senin (09/10/23).
Wali murid SDN III Sumberrejo, menilai jika saat ini baik eksekutif maupun legislatif terkesan bungkam dan acuh terhadap hak anak dalam memperoleh pendidikan yang layak. Dalam hal ini dirinya menilai jika legislatif dan eksekutif sebagai lembaga pengambil kebijakan di kabupaten bojonegoro terkesan tidak mau tahu permasalahan yang ada di bawah.
“Dengan bungkamnya badan legislatif dan eksekutif akan membuat Komnasham tahu (kondisi bojonegoro.red) begini lho gambaran pejabat bojonegoro,” kata Yulin Arysandi, selaku wali murid SDN III Sumberrejo, melalui sambungan WhatsApnya.
Yulin, menegaskan jika saat ini Pemkab Bojonegoro minim sekali kepedulian terhadap masalah pendidikan yang ada. Pasalnya para siswa harus pindah sekolah dengan keterpaksaan. Namun demikian dirinya mendukung merger yang menjadi program pemerintah apabila dalam pelaksanaannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
“Semua Pindah sekolah harus dengan Keterpaksaan. Bukankah tujuan merger untuk meningkatkan Pendidikan !. Kenapa harus ada keterpaksaan untuk pindah sekolah?,” ujarnya.
Lebih jauh Yulin Arysandi, menegaskan jika program merger terkesan politis lantaran tanpa ada musyawarah antar pihak terkait dengan para wali murid.
“Saya tetap optimis beliau pak Presiden dan Komnasham akan menindaklanjuti laporan saya,” tegas ibu berambut pirang ini,” tegasnya.
Melalui suaranojonegoro.com, dirinya meminta kepada Dinas terkait baik eksekutif maupun legislatif untuk mengkaji ulang program merger yang dianggapnya tidak adil dan merampas hak anak. Lebih jauh dirinya siap membuka ruang untuk pihak-pihak terkait untuk turun langsung melihat kondisi dilapangan.
“Pemimpin yang baik bukan harus di kendalikan anak buah, bergerak donk lihat realitanya. Pemimpin kok acuan cuma pada data. Banyak pegawai menyimpang bos, jangan malas turun kebawah,” tuturnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdullah Umar, membenarkan jika DPRD Kabupaten Bojonegoro, telah menerima surat dari Komnas HAM serta telah menjawab klarifikasi dari pihak Komnas HAM tersebut.
“Yoi, sudah kita jawab klarifikasi dari Komnas HAM,” jawabnya.
Abdullah Umar menegaskan jika dalam klarifikasi kepada Komnas HAM tersebut pihaknya melampirkan hasil-hasil rapat kordinasi dan hearing dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Serta hasil sidak komisi C sudah kita lampirkan semua. Juga kita laporkan semua terkait proses penanganan, notulensi-notulensi rapat-rapat dan lain-lain,” imbuhnya.
Apabila terdapat rekomendasi dari Komnas HAM terkait dengan program merger tersebut maka pihaknya akan follow up dan akan membahas dengan eksekutif terkait rekomendasi tersebut.
“Akan kita follow up dan bahas dg eksekutif,” pungkasnya. (Bim/red).
