Pemkab Bojonegoro Akan Kembangkan kawasan Ekonomi Pedesaan

SuaraBojonegoro.com – Bappeda Pemkab Bojonegoro mengadakan Lokakarya pengembangan jaringan kemitraan, Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Pedesaan yang bertujuan untuk pengembangan Usaha di Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan di partnership room (4/11) lantai 4 gedung pemkab Selasa (4/12/18).

Dalam kegiatan tersebut. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah I Nyoman Sudana Menyampaikan bahwa acara ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan koordinasi perangkat daerah masyarakat pedesaan sehingga mampu menggerakan perekonomian masyarakat desa secara lebih terukur, terarah, terencana, melalui pendampingan dan dukungan program.

“Meningkatkan sinergitas antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Selain itu kegiatan ini juga untuk menyamakan persepsi tentang pengembangan kawasan pedesaan,” Kata I Nyoman Sudana.

Selain itu dikatakamn bahwa kegiatan ini juga Mempertemukan 4 sekawan yaitu pelaku usaha, pemerintah (baik pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, desa), akademisi, dan juga komunitas, yang kemudian mencari titik temu untuk menyelesaikan persoalan yang ada. diharapkan dengan adanya kegiatan ini adanya sinergitas antara 4 sekawan tadi, dan juga adanya dukungan program pada kawasan pedesaan yang menurut Perbub No. 33 Tahun 2018 jumlahnya ada 19 kawasan.

Adapun 19 kawasan tersebut Terbagi menjadi bidang pertenakan/perikanan, pertanian dan transmigrasi,industri kreatif, pengelolaan makanan dan minuman. “Selain itu dengan adanya kegiatan ini bisa menciptakan kawasan yang terintegrasi dengan lainnya, sehingga bisa dijadikan kawasan wisata Bojonegoro Yang mana bisa meningkatkan perekonomian masyarakat,” tambahnya.

Baca Juga:  Jabat Bupati Bojonegoro, Kekayaan Anna Muawanah Meningkat 28 Miliar, Dari Mana Sumbernya ?

Ketua DPRD Sigit Kusharijanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting bagi masyarakat desa untuk mengembangkan potensinya masing-masing. sehingga bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat desa.

Menurut Sigit, tidak mudah untuk membangun desa tanpa dukungan dari semua pihak. Karena perlunya kemitraan maupun kolaborasi antar berbagai pihak. Semua kebijakan yang dibuat tidak akan berjalan tanpa kolaborasi dengan semua pihak. Karena tumpuan ekonomi Indonesia masih bertumpu pada pemerintah desa.

Sehingga perlu peningkatan perekonomian masyarakat desa, sehingga tonggak ekonomi bangsa kita bisa kuat. “Mari kita bersinergi bersama untuk meningkatkan perekonomian kawasaan pedesaan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita,” terang Sigit.

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan memberikan dana Insentif desa jika di desa ada program kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Bupati Bojonegoro menambahkan bahwa apa yang sudah bagus kita terus jalankan/pertahankan, yang belum bagus kita perbaiki, yang belum kita adakan, yang harmonis kita sinkronkan, sehingga apa yang kita bisa fokus dengan apa yang ada.

Baca Juga:  Minta Proyek dibayar Tanggal 15 Januari, Bupati Akan Minta Opini Hukum

Kedepan diharapkan adanya zonasi wilayah di Bojonegoro, sehingga bisa dibedakan nilai konjungtur dari setiap wilayah. “Dengan begitu kita bisa membuat program yang sesuai dengan wilayah zonasi masing-masing,” Kata Anna.

Selain itu pihak perbankan bisa mensinergikan dengan program pemerintah untuk membantu permodalan bagi para pelaku ekonomi. Ini untuk melindungi para pelaku usaha dari jeratan rentenir, sehingga mereka bisa fokus dalam menjalankan usahanya. Jika mendapatkan modal dari rentenir mereka kerjakeras untuk menutupi pembayaran kepada rentenir.

Dengan adanya kegiatan ini kedepan diharapkan dapat mengembangkan potensi-potensi ekonomi di pedesaan, yang bisa meeningkatkan perekonomian masyarakat desa. selain itu OPD harus merencanakan program-program pemerintah dengan baik. Sehingga Bojonegoro menjadi daerah yang berhasil mengejewantahkan program revolusi mental dari presiden.

Acara ini dihadiri juga Bupati Bojonegoro, Bappeda Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Provinsi Jawa Timur, Universitas Gajah Mada, Ketua DPRD, Asisten Daerah, ISI Yogyakarta, BLK Provinsi Jawa Timur, Adm Perhutani KPH Bojonegoro, Parengan, Padangan, Ngawi, Sradan dan Cepu, BPS Kab. Bojonegoro, Kepala Bulog Bojonegoro, Camat se-Kabuoaten Bojonegoro, Pelaku dunia usaha di kabupaten Bojonegoro. (SB/Lis)