Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – Terkait polemik bingkisan lebaran dari Pemkab Bojonegoro yang hingga saat ini masih menjadi polemik di kalangan masyarakat bojonegoro. ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Bojonegoro, Samudi, menjelaskan bahwa bingkisan yang dibagikan tersebut menurutnya tidak dalam keadaan yang urgensi. Senin (07/06/21).
“Saya justru mikir urgensinya apa bingkisan lebaran yang dikemas dengan merk untuk tim PPKM itu,” katanya.
Pria yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem, ini menuturkan jika saat ini desa sudah diwajibkan menyisihkan anggaran minimal 8% dari Dana Desa (DD) untuk menanggulangi dampak pandemi Covid 19.
“Desa sudah diwajibkan menganggarkan minimal 8% dari Dana Desa,” ujarnya.
Lebih jauh, dirinya mempertanyakan tujuan Pemkab Bojonegoro dalam pembagian bingkisan lebaran yang ditujukan untuk petugas PPKM desa tersebut yang menurutnya terkesan sebagai kampanye terselubung.
“Rugi desa kalau cuma dibuat sebagai tameng untuk kampanye terselubung,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Samudi, menuturkan jika dalam Surat Edaran (SE) Bupati Bojonegoro yang ditujukan kepada Camat dan Kepala Desa se-kabupaten bojonegoro menjelaskan jika dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan dukungan kegiatan PPKM berbasis Mikro di desa sebagai bagian dari prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 untuk adaptasi kebiasaan baru.
“Surat edaran bupati yang menyatakan kalau dana desa tahun 2021 prioritasnya untuk adaptasi kebiasaan baru dalam rangka penanganan pandemi Covid 19,” pungkasnya. (Bim/red).
