SuaraBojonegoro.com (Yogyakarta) – Sebagai upaya mengoptimalkan manfaat Program Pengembangan Masyarakat (PPM), PT Pertamina EP Cepu (PEPC) Zona 12 Jambaran-Tiung Biru (JTB) dan SKK Migas kembali melakukan sinergi bersama dengan pemangku kepentingannya. Kegiatan lokakarya bertajuk Sinergi Perencanaan PPM ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mitra pelaksana dari PPM PEPC.
Lokakarya yang diadakan di Yogyakarta pada Sabtu-Minggu (22-23/06) ini menghadirkan pembicara Asst. Manager Communication Relations & CID PEPC Regional Indonesia Timur, Widya Gustiani yang mengulas tentang proses bisnis pelaksanaan PPM di PEPC serta alur perencanaan PPM oleh Officer Comm. Rel. & CSR Field, Edi Arto. Para peserta juga mendapat wawasan tambahan dengan tema Peta Jalan Membangun Gotong Royong yang dibawakan oleh akademisi dari Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSDK) Fisipol UGM Bahruddin.
Head Comm. Rel. & CID PEPC Zona 12, Weanny Hikmat menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi ajang bagi berbagai pihak terkait dalam mencapai pemahaman yang lebih baik terkait perencanaan sertta pelaksanaan PPM sehingga sinergi dari multi pihak dapat menghasilkan pencapaian positif secara optimal bagi masyarakat luas di Kabupaten Bojonegoro dengan tepat dan bermanfaat, serta berkelanjutan. “Sinergi dengan para stakeholders dari berbagai pihak seperti pemerintah daerah maupun civil society seperti sekarang ini tentu akan semakin memperkuat pencapaian tujuan yang telah kita rencanakan bersama,” terangnya.
Sementara itu Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro Ike Widyaningrum menyambut baik kegiatan sinergi antara industri hulu migas yang dalam hal ini dilaksanakan oleh PEPC dan SKK Migas Perwakilan Jabanusa bersama para pemangku kepentingan. Kegiatan seperti ini menurut Ike dapat mendukung keberlangsungan pembangunan di daerahnya secara optimal. Menurutnya selama ini PEPC JTB telah melakukan koordinasi erat dengan Bappeda dalam melaksanakan PPM di Bojonegoro.
“Kami merasa sangat terbantu. Pemerintah selama ini telah bersinergi dengan teman-teman dari industri hulu migas. Alhamdulillah Bojonegoro saat ini menjadi salah satu lumbung migas yang besar sehingga koordinasi yang baik dengan para pelaku utama di industri ini merupakan hal penting demi mendukung kelancaran operasinya agar manfaat dari keberadaan industri ini dapat menjadi berkah yang dapat dirasakan oleh masyarakat Bojonegoro” katanya.
Senior Analyst SKK Migas Perwakilan Jabanusa Erwin Andrianto dalam sambutannya juga memberikan pemahaman tentang peran PPM dalam industri hulu migas. Dijelaskannya bahwa program-program pemberdayaan dalam industri migas ini merupakan wujud kepedulian negara terhadap pentingnya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat khususnya yang ada di sekitar wilayah operasi.
Pengembangan masyarakat yang meliputi beberapa bidang seperti kesehatan, lingkungan, sosial dan budaya ini diharapkan benar-benar memiliki manfaat yang nyata dan luas.
“Sinergi ini penting ya untuk pelaksanaan PPM di masa depan agar semakin bermanfaat bagi masyarakat. Semakin baik kita bersinergi dan berkolaborasi, akan semakin baik pula peningkatan kemanfaatan PPM dimasa depan,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, para peserta juga semakin memahami peran dari industri migas sehingga kelancaran operasi industri sektor energi ini menjadi perlu untuk dijaga secara bersama-sama.
Selain proses bisnis hulu migas serta materi tentang PPM, PEPC sebagai entitas bisnis di bawah PT Pertamina (Persero) yang juga merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kesempatan ini juga menjelaskan kepada para peserta tentang tata nilai AKHLAK dan HSSE. Core value yang terus disampaikan oleh BUMN ini juga secara konsisten diterapkan di lingkungan PEPC Zona 12. Dalam operasionalnya PEPC selalu mengutamakan prinsip-prinsip HSSE, termasuk dalam pelaksanaan program-program pengembangan masyarakatnya, nilai-nilai tersebut menjadi acuan bersama.
Diharapkan dengan sinergi dan kolaborasi, program-program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan, dan tidak tumpang tindih dengan program Pemerintah setempat. (Red/Lis)
