SuaraBojonegoro.com – Suasana hangat mewarnai acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro di Pendopo Malowopati, Selasa (18/8/2026). Momentum tersebut menjadi penanda dimulainya amanah baru Mohamad Rohmadi sebagai Kajari Bojonegoro.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama Wakil Bupati Nurul Azizah, jajaran Forkopimda, pejabat Pemkab Bojonegoro, camat, insan media, serta tamu undangan turut hadir dalam acara tersebut.
Mohamad Rohmadi menggantikan kepemimpinan sebelumnya yang dijabat Zondri dan sempat dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kajari Bojonegoro, Martha Parulina Berliana, pejabat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Bupati Setyo Wahono menyambut baik kehadiran Rohmadi dan berharap pergantian kepemimpinan tersebut semakin memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
“Pada hari ini, Selasa 18 Agustus, Bapak Mohamad Rohmadi resmi mengisi jabatan baru sebagai Kajari Bojonegoro. Ini menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi kita semua. Semoga kolaborasi dan sinergi yang selama ini terjalin dengan Pemkab Bojonegoro semakin kuat,” ujar Wahono.
Menurutnya, Pemkab Bojonegoro berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang sehat, akuntabel, dan transparan. Karena itu, sinergi dengan aparat penegak hukum dinilai penting untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
Wahono menegaskan, hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dan Kejaksaan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial maupun formalitas. Sinergi harus diwujudkan melalui komunikasi dan koordinasi yang konstruktif.
“Kami berharap komunikasi, koordinasi, dan sinergi makin solid. Penegakan hukum hadir bukan hanya ketika terjadi pelanggaran, melainkan juga melalui upaya pendampingan dan edukasi sejak awal. Dengan begitu, potensi masalah dapat dicegah dan pembangunan di Bojonegoro berjalan dengan lancar,” tegasnya.
Sementara itu, Kajari Bojonegoro Mohamad Rohmadi hadir bersama sang istri, Khasanah. Dalam kesempatan tersebut, ia memperkenalkan perjalanan panjang pengabdiannya di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
Bagi Rohmadi, penugasan di Bojonegoro merupakan kali keempat dirinya dipercaya memimpin sebuah Kejaksaan Negeri. Sebelumnya, ia pernah bertugas sebagai Kajari Solok Selatan, Kajari Kabupaten Kediri, dan Kajari Palu. Ia juga memiliki pengalaman penugasan cukup panjang selama sekitar 10 tahun di wilayah Kalimantan Timur.
Rohmadi meminta dukungan dari seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat selama menjalankan tugas di Bojonegoro. Ia menegaskan komitmennya untuk membangun sinergi sekaligus mendukung program pembangunan daerah.
“Mohon terima penugasan saya di Bojonegoro dengan baik. Kami siap bersinergi dan mendukung program pembangunan daerah. Jika dalam pelaksanaan tugas ada kekeliruan, tolong jangan sungkan untuk saling mengingatkan agar kita selalu berjalan di jalur yang benar,” kata Rohmadi.
Perjalanan karier Rohmadi di Korps Adhyaksa terbilang panjang. Ia mengawali amanah sebagai Koordinator Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada 2015–2017, kemudian dipercaya menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Solok Selatan pada 2017–2019.
Selanjutnya, Rohmadi menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri pada 2019–2020, kemudian mendapat amanah sebagai Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Aceh pada 2020–2023.
Pengalamannya berlanjut di Kejaksaan Agung RI sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal pada 2023–2024, sebelum kemudian dipercaya memimpin Kejaksaan Negeri Palu pada 2024–2026.
Kini, pengalaman tersebut menjadi bekal Rohmadi dalam mengemban tugas baru di Kabupaten Bojonegoro. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
Acara pisah sambut berlangsung penuh keakraban. Selain Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, hadir pula jajaran Forkopimda, Asisten dan Staf Ahli Bupati, kepala OPD, camat se-Kabupaten Bojonegoro, insan media, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Pergantian kepemimpinan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama antara Pemkab Bojonegoro dan Kejaksaan Negeri Bojonegoro dalam menjaga kepastian hukum, mencegah potensi persoalan sejak dini, serta memastikan pembangunan daerah berjalan transparan dan akuntabel. (Red/Lis)
