SuaraBojonegoro.com – Komisi D DPRD Bojonegoro soroti minimnya serapan anggaran Dinas Kesehatan termasuk pada program fisik yang seharusnya sudah mencapai diatas itu, terlebih memasuki semester kedua.
Ketua Komisi D, Fauzan, mengatakan, seharusnya Satuan perangkat Daerah (SKPD) Bojonegoro tidak terpengaruh pada suhu politik baik pada pelaksanaan Pilpres maupun Pileg. Sehingga, bisa fokus mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan.
“Sebenarnya ada apa? kendalanya dimana. Kenapa kok bisa terserap hanya 19 persen saja,” tukasnya.
Menaanggapi hal tersebut, humas Dinas Kesehatan Bojonegoro, Suharto, mengatakan, jika penyerapan yang masih rendah tersebut karena banyak proyek yang barus dilaksanakan. Ada 7 titik pembangunan yang baru dimulai lelang pada Bulan mei 2019.
“Saat ini sudah memasuki masa sanggah dan tanggal 17 besok sudah penunjukan. Harapannya, segara tanda tangan kontrak. Semua proses ada di ULP Bojonegoro,” ujarnya.
Dia mengatakan, dari 7 titik pembangunan yang sedang dilelang tersebut, ada 1 pelaksanaan rehabilitasi Puskesmas Kepohbaru senilai Rp4,8 miliar belum dimasukkan. Sementara yang sudah proses lelang diantaranya pembangunan pagar puskesmas malo senilai Rp215 juta, pembangunan ruang persainan Ngumpak dalem semilai Rp615 juta, Pembangunan gudang obat Kasiman dan Ngarho senilai Rp168 juta dan rehabilitasi Rp2,6 miliar. (Sas/AR)
