Jakarta – Tanah merupakan fondasi dalam setiap pembangunan. Pada pelaksanaannya, perlu dipastikan pengadaan tanah melalui prosedur yang benar dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai membuka International Conference on Social Impact Assessment di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Selasa (17/09/2024).
“Kita harus menjamin bahwa masyarakat kita, terutama masyarakat marginal, masyarakat kurang mampu, masyarakat yang paling rentan, benar-benar mendapat perlakuan yang layak. Oleh karena itu, kami ingin menghadirkan pemerintah untuk seluruh masyarakat. Keadilan untuk semua, kesejahteraan untuk semua. Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab untuk memberikan kepastian dan juga keadilan,” tegas Menteri AHY.
Pada sesi diskusi yang berlangsung dalam Konferensi Internasional ini, Penasihat Utama Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reforma Agraria, Maria SW Sumardjono memaparkan bahwa pembangunan yang berkeadilan sosial memerlukan penilaian dampak sosial atau Social Impact Assessment (SIA). Menurutnya, penilaian tersebut dapat dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan.
“Mulai dari rencana sampai dengan implementasi dan evaluasi harus dilihat bagaimana sebetulnya dampak sosial yang akan timbul, bagaimana caranya memitigasi, langkah-langkah mitigasi untuk memperkecil dampak sosial itu. Dan saat ini SIA belum dilakukan,” ungkap penasihat Utama Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reforma Agraria.
Maria SW Sumardjono menuturkan, Kementerian ATR/BPN tengah menyiapkan Peraturan Menteri untuk penerapan penilaian dampak sosial dalam pengadaan tanah. Pemerintah bermaksud melakukan hal tersebut karena seharusnya sudah berada dalam kajian kelayakan, yaitu mengenai dampak lingkungan dan dampak sosial.
“Kalau dijalankan dengan baik, pengadaan tanah yang disertai SIA akan memberikan kepastian hukum bagi instansi atau pihak yang membutuhkan tanah karena semua dijalankan dengan baik, sehingga clean and clear, sudah ada mitigasi dari apa yang kira-kira akan dialami oleh masyarakat yang terdampak, tidak sekadar ganti kerugian, tetapi ada perhitungan nilai penggantinya. Pengadaan tanah lebih terlihat manusiawi dan tidak ada seorang pun yang merasa ditinggalkan,” jelas Maria SW Sumardjono.
Sesi diskusi ini dimoderatori oleh Akademisi Fakultas Hukum UGM, Yance Arizona. Turut menjadi narasumber, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah 2014-2016, Budi Mulyanto; Profesor Sosiologi Pedesaan IPB, Endriatmo Soetarto; Koordinator Perlindungan Sosial untuk Indonesia dan Timor Leste pada Bank Dunia, Satoshi Ishihara; dan Direktur Jenderal Departemen Perencanaan Kota dan Desa PLAN Malaysia, Hassan Yaacob.
Adapun Konferensi Internasional fokus pada pembahasan, yaitu Landasan Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan dengan tema “Implementing Better Land Acquisition in Challenging Tenurial Setting: Balancing Acceleration, Certainty, and Fairness. Peserta konferensi kali ini meliputi jajaran Kementerian ATR/BPN serta instansi dan mitra-mitra pembangunan terkait. (Red/alis)
