Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – Kepala Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Samudi, menuturkan di tahun 2023 Desa Kepohkidul merupakan desa dengan penyumbang pagu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbesar kedua se Kecamatan Kedungadem. Minggu (03/09/23).
Namun dengan besaran pajak tersebut Desa Kepohkidul, tidak pernah mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Dengan tidak pernah mendapatkan BKK tersebut Samudi menganggap jika bupati bojonegoro diskriminasif karena tidak ada kriteria desa penerima tapi atas dasar kepentingan politik tertentu.
” ini ironi Kepohkidul penyumbang PBB tertinggi di Kedungadem tapi tidak pernah dapat BKK,” katanya.
Dalam kesempatan ini, pria yang sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Cabang (DPC) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Bojonegoro, ini menegaskan jika di akhir tahun 2023 ini Pemkab Bojonegoro, menggelontorkan ratusan miliar untuk ratusan desa. Namun demikian Samudi menilai jika program tersebut bermuatan politik.
“Kalau hanya kepentingan politik mending tidak usah,” ujarnya.
Lebih jauh pria berkepala plontos ini mengibaratkan jika BKK adalah sunah sedangkan besaran ADD 12.5% dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusu (DAK) adalah bersifat wajib karena itu amanat Perda. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Pemkab Bojonegoro tidak pernah merealisasikan DBH tersebut sehingga Pemkab Bojonegoro masih punya hutang 2,5 persen.
“Ini lebih ironi lagi. Yangmana Pemkab Bojonegoro, mampu memberikan hibah ke kabupaten lain tapi masih punya tanggungan atau hutang,” ujarnya.
Samudi menjelaskan jika ADD seberat 12,5 persen yang telah ditetapkan dalam Perda No 9 tahun 2010 tentang desa dan Perbup tentang ADD. Namun Perda tersebut justru dikesampingkan oleh Pemkab Bojonegoro.
“Dengan begitu, total sebesar 234 miliar wajib disediakan di P-APBD 2023. Karena sejak 2018 sampai sekarang ADD yang diterima desa hanya 10 persen,” pungkasnya. (Bim/red).
