Hanya Ada Apresiasi di Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ Bupati Bojonegoro 2021, Dimana Kontrol Sosial DPRD?

Reporter : Sasmito Anggoro

SuaraBojonegoro.com – Melalui penyampaian Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro yang dibacakan oleh Mitro’atin, di Paripurna Istimewa Penyampaian Rekomendasi LKPJ Bupati Bojonegoro tahun 2021, yang dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Bojonegoro mendapatkan sorotan dari bererapa kalangan masyarakat.

Karena hal ini sebelumnya terdapat beberapa temuan keganjilan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan di berbagai instansi dinas pemerintahan seperti adanya dana DAK yang tidak terserap, adanya Silpa diberbagai instansi, serta sorotan oleh Pansus III DPRD Bojonegoro terkait dunia pendidikan seperti banyak sekolah rusak, dan lainnya.

Dalam penyampaiannya dirapat Paripurna tersebut yang dibacakan oleh Mitro’atin, pihaknya hanya mengapresiasi, atas capaian kinerja Pemkab Bojonegoro, seperti Pembangunan jalan, yang mencapai sekitar 85 persen.
Dalam rekomendasi yang ditujukan untuk setiap OPD tersebut , juga menyebutkan apresiasi dari DPRD untuk capaian Universal Health Coveraget (UHC) yang menjadikan Bojonegoro. “Bojonegoro sebagai Kabupaten pertama dengan jumlah UHC terbesar seluruh Indonesia,” baca Mitro’atin. Rabu (23/3/2022).

Baca Juga:  Lagi Lagi Rapat Paripurna DPRD Bojonegoro Molor

Perempuan yang juga Wakil Ketua DPRD Bojonegoro dalam Rapat Paripurna Istimewa Penyampaian Tanggapan DPRD atas LKPJ Bupati Bojonegoro tahun 2021 yang membacakan hasil rekomendasi Pansus yang menjadi rekomendasi DPRD Bojonegoro Mendapatkan applaus tepuk tangan setelah diminta oleh Mitro’atin, saat menyebutkan kondisi jalan semakin baik.

Rekomendasi di Paripurna Istemewa tersebut membuat kecewa beberapa masyarakat Bojonegoro yang disampaikan di beberapa Group Wathsapp, diantaranya di Adalah “Jos gandos anggota dewan kita.kabeh di gae apik wes kyok malaikat gak tau salah.gak enek elek.mugi2  bsa di pertanggung jawabkan baik di dunia maupun akirat” tulis Akun Wathsapp yang mengatasnamakan bayansantoso35.

Kemudian, kekecewaan terkait sikap DPRD Bojonegoro melalui rapat paripurna Istemewa ini juga diungkapkan oleh warga Bojonegoro Tamyis Hadi Prayitno yang menulis di Wathsapp Group Bhinika Tunggal Ika “Kooontrole wis ora fungsiiii !  !  ! Apaneee e sing dikontrol ! (Kontrolnya sudah tidak berfungsi, apa yang di kontrol. Red).

Baca Juga:  Dana Bagi Hasil Migas Adalah Hak Masyarakat Bojonegoro, masyarakat Harus Terlibat Pengelolaanya

Dia juga menambahkan bahwa dirinya percaya akan adanya pemimpin yang Dzalim pasti akan dapat siksa, yang disampaikan dengan bahasa Jawa.

Kepada awak media ini melalui akun Wathsappnya, Tamyis menjelaskan juga bahwa Dalam mengapresiasi mungkin tidak cukup dengan kata – kata. “Apalagi dapat tepuk tangan pasti ramai diruang paripurna, kog menjengkelkan orang saja,” Tambahnya.

Meski secara kompak seluruh anggota Pansus III Banyak memberikan evaluasi dan rekomendasi dalam pelaksanaan kegiatan di OPD Pemkab Bojonegoro, akan tetapi kekecewaan beberapa masyarakat timbul setelah mengetahui dalam rapat paripurna Wakil Pimpinan Dewan hanya menyampaikan apresiasi saja, sehingga fungsi kontrol DPRD Bojonegoro di Pertanyakan. (SAS/Red)