Reporter : Sasmito Anggoro
SuaraBojonegoro.com – Penyampaian berbeda rekomendasi Pansus (Panitia Khusus) III yang membahas LKPJ Bupati Bojonegoro tahun 2021 dirapat Paripurna istimewa yang digelar di ruang paripurna DPRD Bojonegoro, harus membuat Pansus III LKPJ Bupati DPRD Bojonegoro harus menelan pil pahit, pasalnya Rekomendasi dari Pansus III ini disampaikan berbeda oleh Pimpinan DPRD.
Hal tersebut seperti disampaikan oleh Ketua Pansus III DPRD Bojonegoro, Natasha Devianti, yang menyebutkan bahwa rekomendasi hasil rapat Pansus III disampaikan berbeda di Rapat Paripurna istimewa tersebut.
Natsasha mengungkapkan Terkait rekomendasi dari DPRD dalam hal LKPJ Bupati tahun 2021, Pansus III tidak bisa menilai secara keseluruhan pansus, karena dirinya hanya berbicara soal rekomendasi Pansus III. “Saya hanya bisa berbicara soal Rekomendasi Pansus III, Dari rekomendasi pansus IIi ini ada yang di tambahi dan di kurangi oleh pimpinan DPRD, yaitu terkait apresiasi di OPD mitra pansus 3,” Jelas Natasha, Rabu (23/3/2022) usai rapat paripurna.
Dengan adanya hal tersebut, disampaikan juga bahwa pada saat pihaknya bertemu dengan pimpinan DPRD kemarin, pimpinan DPRD meminta agar memasukkan capaian capaian yang baik di OPD.
“Pada saat itu saya menyampaikan kalau keputusan itu tentu tinggal kesepakatan pansus III, ada beberapa yang di minta untuk di revisi dan saat itu dengan tegas saya menolak, karena itu adalah hasil rapat pansus III dan sudah disetujui oleh seluruh anggota pansus III,” Beber Perempuan yang juga pembalab ini.
Namun, betapa kagetnya Natasha dan juga anggota Pansus III yang mengetahui ternyata pada saat penyampaian di rapat paripurna istimewa, rekomendasi pansus III disampaikan berbeda dengan hasil rapat kemarin.
Hal ini membuat kecewa ketua Pansus III dan juga beberapa anggotanya, karena dalam menjalankan kinerjanya sebagai Pansus III pihaknya telah banyak mendapatkan temuan dan kemudian ditelurkan beberapa rekomendasi guna perbaikan pelaksanaan pekerjaan di tingkat OPD tersebut, yang seharusnya menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (SAS/Red)
