Reporter : Sasmito Anggoro
SuaraBojonegoro.com – Disampaikan dalam pandangan Umum Fraksi Fraksi di DPRD Bojonegoro dalam rapat paripurna Nota penjelasan pengantar Raperda Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah kabupatem Bojonegoronomor 13 tahun 2015 tentang kepala Desa, Fraksi Golkar (Golongan Karya) mensikapi besaran silpa APBD pada tahun 2019 mengambarkan betapa tidak efektifnya perencanaan pemerintah Daerah.
Disampaikam oleh juru Bicara Fraksi Golkar Ahmad Supriyanto, bahwa sisi pembiayaan Fraksi Golkar melihat secara objektif memang banyak penyebab yang membuat besaran silpa lumayan banyak, tapi fraksi Golkar menilai bahwa besarnya silpa tahun 2019 justru mengambarkan betapa tidak efektifnya perencanaan, apalagi disektor pendidikan dan kesehatan, harus dipertimbangkan kembali agar tidak terjadi akumulasi besarnya silpa karena ketidak efektifnya realisasi.
“Fraksi Partai Golkar dalam pandangan umum ini menyarankan supaya sisi pembiayaan sebagian dialihkan pada sisi investasi jangka panjang yang lebih produktif dengan mengalokasikan supporting sector-sektor yang langsung member dampak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sebagai contoh PDAM yang sampai sekarang belum optimal dalam hal penambahan jaringan yang kami menilai disebabkan karena faktor keuangan, ini contoh investasi yang produktif,” Kata Ahmad Supriyanto dalam penyampaiannya di Rapat Paripurna, Selasa (7/7/2020).
Disampaikan pula bahwa Fraksi Golkar juga mengapresiasi kinerja pemerintah daerah selama tahun 2019, dari tingkat capaian kinerja realisasi pendapatan daerah yang telah disampaikan, pihaknya menilai cukup signifikan dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebagaimana realisasi pendapatan dalam perhitungan APBD Tahun 2019, dari target yang ditetapkan sebesar 5 Trilyun 126 Milyar Rupiah lebih, dapat direalisasikan sebesar 4 Trilyun 769 Milyar Rupiah lebih atau mencapai 93,04 %. Dari beberapa capaian bagian sisi pendapatan yang menjadi fokus Fraksi Golkar diantaranya adalah soal Pendapatan Asli Daerah Yang telah mampu melampaui dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebelumnya, dan ini merupakan keberhasilan bersama dalam rangka pembangunan di Bojonegoro lebih baik lagi kedepannya.
Selain itu apabila dihadapkan pada ratio capaian PAD tahun 2018 kali ini mengalami peningkatan yang cukup singnifikan yakni sebesar 136 Milyar lebih atau sekitar 32,01% dan ini merupakan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah daerah dan masyarakat Bojonegoro pada umumnya.
“Kami Fraksi Partai Golkar juga
berharap kedepan baik itu Pendapatan Asli Daerah (PAD), lain lain pendapatan daerah yang sah harus tetap ditingkatkan guna dapat menopang pembangunan dan merealisasikan
program-program prioritas yang sudah di tuangkan Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” Terang Ahmad Supriyanto.
Soal sisi Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, Sesuai dengan nota pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 yang telah disampaikan oleh Bupati yaitu mencapai 64,18% atau dari total plafon 7 Trilyun 144
Milyar Rupiah lebih dan terealisasi 4 Trilyun 585 Milyar Rupiah lebih.
Fraksi Golkar menilai bahwa capaian belanja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih minim dan kurang maksimal, seharusnya pemerintah Kabupaten Bojonegoro mampu memaksimalkan belanja sebagai salah satu langkah dalam percepatan realisasi program prioritas yang telah dituangkan dalam RPJMD.
Dari beberapa struktur belanja yang telah disampaikan kami mencermati untuk beberapa struktur belanja diantaranya struktur belanja subsidi dari plafon Rp223 Juta terealisasi 0 Rupiah, belanja bantuan sosial dari plafon Rp30 Milyar terealisasi 18 Milyar Rupiah, belanja modal dari plafon 1 Trilyun 908 Milyar lebih terealisasi sebesar 1 Triyun 304 Milyar Rupiah dan belanja tak terduga dari plafon 1 Trilyun 326 Milyar Rupiah lebih terealisasi sebesar 632 Juta Rupiah lebih.
“Kami menilai penyerapan disetiap struktur belanja diatas masih minim dan kami berharap untuk penyerapan belanja berikutnya bisa lebih ditingkatkan agar kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bojonegoro cepat tercapai,” Lanjut Juru Bicara Fraksi Golkar ini.
Fraksi Golkar mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Bojonegoro dalam pelaksanaan APBD tahun 2019 hanya saja masih banyak kekurangan yang harus di perbaiki lagi pada tahun anggaran berikutnya khususnya di sector belanja yang kami anggap masih minim perencanaan sehingga menyebabkan penyerapan masih belum bisa maksimal. (Sas*)
