SuaraBojonegoro.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro resmi menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025–2045 dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (29/7/2026).
Persetujuan bersama ditandai dengan penandatanganan nota persetujuan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai tahapan akhir pembahasan dua regulasi yang akan menjadi pijakan pembangunan daerah di bidang perlindungan anak serta pengembangan sektor pariwisata.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi, komitmen, serta kerja keras selama proses pembahasan hingga penyempurnaan kedua raperda tersebut.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD atas kerja keras, dedikasi, sinergi, dan komitmen yang telah sama-sama kita tunjukkan dalam pembahasan serta penyempurnaan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur hingga menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat Bojonegoro,” ujar Setyo Wahono.
Menurut Bupati, Perda Kabupaten Layak Anak tidak hanya bertujuan memenuhi indikator administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam seluruh aspek kehidupan. Regulasi tersebut juga menjadi dasar pembangunan daerah yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis hak anak dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga media.
Untuk mendukung implementasinya, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyiapkan lima strategi utama, yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat kelembagaan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan, mengintensifkan advokasi, sosialisasi, dan edukasi, memperkuat sarana serta prasarana pendukung pemenuhan hak anak, dan membangun kolaborasi lintas sektor yang lebih solid.
Di sektor pariwisata, Setyo Wahono menegaskan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025–2045 akan menjadi pedoman pembangunan jangka panjang dalam mengembangkan potensi wisata daerah.
“Rencana induk ini akan menjadi kompas pembangunan sektor pariwisata Bojonegoro dengan visi mewujudkan Bojonegoro sebagai destinasi wisata yang membanggakan, berdaya saing, dan berkelanjutan,” katanya.
Melalui regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro optimistis potensi wisata alam, budaya, maupun wisata buatan dapat dikembangkan secara terpadu menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hingga tahun 2045, pemerintah menargetkan lima sasaran utama, yakni meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, bertambahnya penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata, berkembangnya destinasi wisata yang kreatif dan inovatif, semakin kuatnya fasilitas pendukung destinasi wisata, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan.
Bupati juga menekankan bahwa keberhasilan kedua perda tersebut tidak berhenti pada proses pengesahan, melainkan harus diwujudkan melalui implementasi yang nyata. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta segera menyusun Peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis pelaksanaan, melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat, serta menyelaraskan program pembangunan melalui APBD dengan amanat kedua perda tersebut.
“Produk hukum yang baik membutuhkan implementasi yang nyata. Karena itu seluruh perangkat daerah harus bergerak cepat menyusun petunjuk teknis, melakukan sosialisasi secara masif, dan memastikan seluruh program pembangunan selaras dengan kedua perda ini,” tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, Setyo Wahono kembali menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas masukan yang konstruktif selama proses pembahasan. Ia berharap sinergi seluruh elemen masyarakat dapat mengawal implementasi kedua perda tersebut sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Bojonegoro.
“Keberhasilan sebuah perda sangat bergantung pada komitmen dan kesadaran kita bersama. Semoga seluruh ikhtiar ini menjadi langkah untuk mewujudkan Bojonegoro yang bahagia, makmur, dan membanggakan,” pungkasnya. (Red)








