SuaraBojonegoro.com — Dr. Luky Alfirman, S.T., M.A., Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI, menjadi dosen tamu di Universitas Bojonegoro (Unigoroo), pada Jumat (10/11/23). Pejabat yang pernah menempuh studi di Amerika Serikat ini menjadi pemateri dalam kuliah umum fakultas ekonomi yang bertema Sinergi dalam Pembangunan Melalui Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
Rektor Unigoro, Dr. Tri Astuti Handayani, SH., MM., M.Hum., mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pejabat-pejabat dari Kemenkeu RI untuk menyukseskan kuliah umum tersebut. Di antaranya Jaka Sucipta, SH., MM., selaku Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan DJPK Kemenkeu RI, serta Sandy Firdaus, ST., M.Bus., selaku Direktur Dana Transfer Umum DJPK Kemenkeu RI.
“Kuliah umum atau kuliah praktisi adalah program wajib di Unigoro yang bertujuan untuk mencetak lulusan professional. Sekaligus meningkatkan kualitas dan pemahaman mahasiswa khususnya di bidang ekonomi pembangunan,” tuturnya dalam sambutan.
Di hadapan para mahasiswa, Luky memaparkan, tentang fungsi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagai instrumen keuangan negara. Menurut dia, APBN berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mewujudkan tujuan negara. Yakni menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Di balik besarnya angka APBN dan APBD yang mencapai triliyunan rupiah, salah satu tantangan bagi pembuat kebijakan mendesain sedemikian rupa agar selaras dengan tujuan dan cita-cita negara. Luky mengungkapkan bagaimana upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah selama pandemi Covid-19 yang berlangsung tiga tahun berturut-turut.
“Fokus pemerintah saat itu untuk sektor kesehatan, perlinsos (perlindungan sosial), dan pemulihan ekonomi. Di tahun 2020, pemerintah memberikan berbagai stimulus fiskal serta rekontruksi program yang lebih simple dan implementatif dalam rangka pemulihan. Kemudian di tahun 2021, program vaksinasi dan intervensi di sektor kesehatan dimasifkan. Serta menerapkan fleksibilitas PEN (pemulihan ekonomi nasional) untuk menghadapi varian Delta. Akhirnya di tahun 2022, pandemi bisa dikendalikan. Akselerasi recovery melalui program perlinsos, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan untuk UMKM dan badan usaha tetap kita lakukan,” paparnya.
Di kesempatan yang sama, Luky juga membahas tentang fungsi utang atau pembiayaan dalam instrument APBN dan APBD. Dari kacamata awam, utang dianggap sebagai hal yang negatif dan identik dengan kapitalis. Luky mencontohkan, seseorang jika ingin memiliki tempat tinggal ada dua opsi yang ditawarkan. Beli dengan sistem kredit atau mengontrak. Jika rumah tersebut dibeli dengan sistem kredit, maka suatu saat pembeli akan memiliki hak milik atas properti itu.
“Keputusan berutang tidak selalu buruk. Tapi sifatnya untuk investasi dan mendukung produktivitas. Insyaallah Indonesia dalam kondisi baik-baik saja dengan tren pertumbuhan ekonomi yang baik dan inflasi terjaga,” jelasnya.
Kuliah umum fakultas ekonomi yang dimoderatori oleh Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Unigoro, M. Syaiful Anam, SE., MM. berjalan lancar. Para mahasiswa tampak antusias dan memanfaatkan momen untuk berdiskusi dengan pejabat Kemenkeu. (din/Lis)
