SUARABOJONEGORO.COM – Masalah biaya menjadi penyebab utama warga miskin di Bojonegoro, Jawa Timur, tidak mampu menyertifikatkan tanahnya. Pendapatan yang mereka terima dari pekerjannya sekadar cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Problema inilah yang melatarbelakangi pasangan calon bupati (Cabup) dan wakil bupati (Cawabup), Soehadi Moeljono dan Mitroatin, menyiapkan program sertifikat tanah gratis bagi warga miskin di Bojonegoro. Melalui program ini, mereka dapat memiliki bukti sah kepemilikan tanah tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun.
Bagi Marjuki (45), menjadi buruh tani sudah menjadi pekerjaan utama. Warga Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas itu tidak memiliki keahlihan apa-apa, selain mengandalkan tenaga.
Setiap hari bapak empat anak itu hanya mendapat upah sebesar Rp40.000. Pendapatan tersebut hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah.
Tak jarang, Marjuki mencari sampingan lain agar dapur tetap ngepul. Dia menerima segala macam pekerjaan kasar seperti tukang bangunan, dan pekerjaan lain sebagai tambahan.
Keinginan menyertifikatkan tanahnya pun jauh dari angan-angan. Asetnya berupa tanah dan bangunan rumah yang belum disertifikatkan.
“Sejak 20 tahun saat kedua orang tua saya masih hidup belum bisa menyertifikatkan,” ucapnya kepada wartawan, Kamis (25/4/2018).
Seandainya bisa menyertifikatkan tanahnya, pria berkulit legam itu bercita-cita ingin membuka usaha untuk istrinya, agar bisa menopang ekonomi keluarga.
“Akan saya gadaikan buat modal usaha,” jelasnya.
Akan tetapi biaya sertifikat tanah tidak murah. Menurut kabar yang dia terima, nilainya mencapai jutaan rupiah.
“Sudah pernah tanya, biayanya jutaan rupiah,” tuturnya.
Oleh karena itu, Marjuki sangat berharap program sertifikasi gratis itu bisa terwujud. Itu akan membantu meringankan beban warga miskin, dan bisa membantu permodalan rakyat kecil.
“Semoga bupati mendatang, bisa mewujudkannya,” pungkasnya.
Senada disampaikan, Khotim (40), asal Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro. Sekalipun tinggal di ring satu Lapangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) Sukowati, Blok Tuban, kondisi ekonominya masih jauh dari kata sejahtera.
“Masih jadi buruh tani,” sambungnya dikonfirmasi terpisah.
Sudah puluhan tahun Ibu dua putra ini menjadi buruh tani. Setiap hari dapat upah Rp25.000. Pekerjaan ini dilakukan untuk membantu suaminya yang bekerja serabutan.
Dengan upah tersebut, dia belum mampu menyertifikatkan rumah peninggalan orang tua.
“Hanya cukup buat hidup sehari-hari,” ujarnya.
Menurutnya, dengan sertifikat tersebut sebenarnya bisa dibuat jaminan pinjaman modal, untuk membuka usaha kecil-kecilan.
“Saya berharap, bupati terpilih nanti benar-benar melaksanakan program itu,” tukasnya.
Menanggapi hal itu, Cabup Soehadi Moeljono menyatakan, kedepan telah menyiapkan program sertifikat gratis bagi warga miskin. Program ini akan diselaraskan dengan program ekonomi rumahan, agar nantinya ibu rumah tangga memiliki usaha yang bisa menopang ekonomi keluarga.
“Sehingga warga miskin bisa berdaya, mandiri dan tangguh,” tegas cabup yang berpasangan dengan Kader Muslimat NU ini.(lis*)
