Oleh : Ahmad Supriyanto*)
SuaraBojonegoro.com – Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi anggaran daerah yang cukup besar. Hal itu dibuktikan dengan kekuatan APBD-nya tahun 2021 yang sebesar Rp 6, 2 triliun. Bandingkan dengan Kabupaten Tuban yang hanya Rp 2,8 triliun, serta Kabupaten Lamongan sebesar Rp 2,9 triliun. Artinya, kekuatan APBD Bojonegoro dua kali lipat (bahkan lebih) dibanding dua kabupaten tetangga.
Tak mengherankan jika pembangunan yang menyedot anggaran besar dikerjakan secara besar-besaran. Mulai pembangunan jalan cor dari jalan kecamatan hingga jalan poros desa, pembangunan jembatan antar kabupaten hingga antar kampung, serta pembangunan infrastruktur lain seperti embung, trotoar, gorong-gorong dan sebagainya terus digalakkan. Ibarat kata, sebanyak apapun proyek bisa dikerjakan, uang tak akan habis.
Dalan nglenyer telah menjadi lagu dan obrolan di mana-mana. Jalan paving diganti cor atau aspal. Khusus untuk jalan cor beton, selama tiga tahun terakhir, Pemkab Bojonegoro telah membangun 440 km. Anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 970 miliar. Anggaran cukup besar. Itu belum termasuk proyek peningkatan jalan desa yang berasal dari dana Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang totalnya mencapai Rp 480 miliar.
Terkait perubahan infrastruktur di Bojonegoro, memang tak perlu diragukan. Meski bisa dibilang, hal ini wajar karena melihat kekuatan APBD Bojonegoro yang begitu besar. Jika tak ada kekuatan APBD sebesar itu, maka pembangunan infrastruktur tentu tidak bisa dilaksanakan dengan cepat.
Langkah Pemkab Bojonegoro untuk mendorong peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, embung, gorong-gorong, hingga trotoar perlu mendapat apresiasi. Dengan jalan nglenyer, masyarakat bisa kemana-kemana dengan mudah dan cepat. Akses ekonomi masyarakat menjadi sangat terbantu.
Database Pendidikan
Akan tetapi, ada satu hal yang masih menjadi persoalan yang tak terselesaikan hingga tutup tahun 2021. Yakni peningkatan sumber daya manusia (SDM), terutama di pendidikan dan kebudayaan. Pada bidang pendidikan, Pemkab Bojonegoro memberi banyak beasiswa kepada masyarakat. Akan tetapi, bagaimana dengan pendidikan dasar?
Sesuai amanat UU, anggaran pendidikan harusnya minimal 20% dari kekuatan APBD. Namun, di Bojonegoro jumlah anggaran pendidikan sudah mencapai 20%. Namun, arah kebijakan pendidikan masih belum tampak. Apalagi, masih banyak ditemukan pungutan-pungutan kepada siswa dengan berbagai alasan. Persoalan-persoalan pendidikan di Bojonegoro masih belum terselesaikan dengan baik hingga kini.
Oleh karena itu, hal mendasar yang mendesak dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro adalah melakukan assesment terhadap database yang dimiliki Dinas Pendidikan saat ini. Tujuannya, agar database yang dimiliki lebih obyektif sehingga beberapa permasalahan bisa dituntaskan. Seperti belum meratanya akses dan mutu pendidikan khususnya di daerah pinggiran, minimnya kemampuan literasi dan pengembangan belajar, masih kurangnya tenaga pendidik baik dari kualitas maupun kuantitas, rendahnya tingkat kesejahteraan GTT dan beberapa permasalahan yang lain agar segera mendapatlan solusi.
Selama ini, database pendidikan di Bojonegoro belum dimiliki oleh Dinas Pendidikan. Sehingga program bidang pendidikan akan sulit tepat sasaran lantaran tak didasarkan pada database yang obyektif.
Pembangunan Non Fisik
Di bidang kesenian dan kebudayaan, Pemkab Bojonegoro masih kurang memberi perhatian. Salah satu buktinya, dengan kekuatan APBD yang begitu besar, Pemkab tidak mempunyai inisiatif membangun Gedung Kesenian atau Gedung Kebudayaan untuk dijadikan pusat seni budaya daerah. Jika gedung itu ada, maka seni budaya daerah dengan sendirinya akan berkembang, industri-industri kreatif akan hidup, dan pendidikan anak lewat seni budaya mendapatkan tempat yang layak.
Kota Surabaya mempunyai Gedung Cak Durasim yang menjadi pusat kesenian dan kebudayaan masyarakat Bojonegoro, dan bahkan masyarakat Jawa Timur.
Kabupaten Bojonegoro sangat mampu membangun Gedung kesenian dengan melihat kekuatan APBD 2021 yang sebesar Rp 6,2 triliun. Namun sayang, hingga tutup tahun, belum ada tanda-tanda pembangunan Gedung kesenian.
Pembangunan fisik memang sedang digenjot oleh Pemkab Bojonegoro. Dan ini perlu mendapat apresiasi yang tinggi. Masyarakat akan langsung merasakan dampaknya pada saat itu juga. Namun. Pembangunan fisik harus seimbang dengan pembangunan non fisik, yakni salah satunya peningkatan SDM masyarakat. Pembangunan non fisik seharusnya dipandang sama pentingnya dengan pembangunan fisik. Pembangunan non fisik memiliki dampak lebih besar dalam jangka waktu panjang.
Di penghujung tahun 2021 ini, kita patut berharap pemkab mampu menyeimbangkan fisik dan non fisik, berpikir visioner penuh dengan rasa kenegarawanan. Pemkab harus mampu mewujudkan harapan masyarakat Bojonegoro untuk hidup makmur dan sejahtera akibat efek dari tingginya APBD.
Tapi sayang, di penghujung tahun 2021, di tengah gegap gempita pembangunan infrastruktir, masyarakat disuguhi ‘tontonan’ perseteruan antar Bupati dan Wakil Bupati. Tapi apapun tantangan Bojonegoro kedepan, doa terbaik dari masyarakst Bojonegoro menyambut tahun 2022 adalah semoga masyarakat Bojonegoro lebih sejahtera merata, dan agar konflik antar pemimpin bisa segera berakhir demi Bojonegoro tercinta.
Selamat Tahun Baru 2022
*)Penulis adalah founder Komunitas Sedekah Bergerak (KSB), serta Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Bojonegoro
