Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.co. – Resepsi pernikahan anak Buoati Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, menjadi perhatian publik khususnya warga Bojonegoro. Pasalnya dalam resepsi yang digelar di hotel The Westin Jakarta pernikahan tersebut dihadiri para pejabat, kepala desa dan kepala sekolah se-kabupaten Bojonegoro dengan dalih menghadiri promosi seni budaya Bojonegoro di Taman Mini Indonesia Indah ( TMII ) yang diduga menjadi fasilitas kegiatan yang memungkinkan bagi pejabat pemerintah untuk berpegian dengan menggunakan uang negara. Jumat (23/12/22).
Tidak hanya itu, dari informasi yang diperoleh, bahkan kepala sekolah harus menggelontorkan dana 1 juta, untuk patungan berangkat dan buwuh (sumbangan pernikahan) di resepsi pernikahan putri pasangan Anna Muawanah dan Muh Ali Duppa, tersebut.
“Setiap kepala sekolah patungan 1 juta,” kata narasumber yang enggan disebutkan namanya.
Kepada suarabojonegoro.com, dirinya mengeluhkan adanya uang sumbangan tersebut yang dianggap tidak ada hubungannya dengan pendidikan dan kegiatan belajar mengajar. Bahkan ada kepala sekolah yang sampai saat ini meninggalkan tanggung jawab keuangan sekolah.
“Informasi yang saya terima ada 129 kepala sekolah yang ikut patungan,” ujarnya.
Dengan adanya tanggungan keuangan tersebut para guru berinisiatif untuk mengadukan hal tersebut kepada Bupati dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Akan tetapi yang bersangkutan malah ditunjuk sebagai perwakilan kepala sekolah se-Bojonegoro, dan narik uang patungan sebesar 1 juta.
“1 juta kali jumlah kepala Sekolah yang bayar iuran se-Bojonegoro untuk buwohan manten,” jelasnya.
Tidak hanya kepala sekolah se-bojonegoro, patungan buwohan juga dilakukan oleh kepala desa. Dari informasi setiap kepala desa menggelontorkan 5 juta di buwohan tersebut. Salah satu kepala desa mengaku jika ada kewajiban untuk kepala desa untuk buwoh diacara resepsi pernikahan putri bupati tersebut.
“5 juta untuk patungan berangkat ke Jakarta,” kata salah satu kades yang enggan disebutkan namanya.
Namun demikian dirinya mengaku jika ada beberapa kades yang enggan untuk menghadiri resepsi pernikahan putri bupati. Ada beberapa alasan diantaranya adalah masa jabatannya sebagai kepala desa yang akan purna.
“Saya nggak datang lawong ini periode terakhir saya menjabat kades,” ucapnya.
Masyarakat hingga saat ini juga masih menunggu keterangan resmi dari Pemkab Bojonegoro yang terkesan tertutup dengan anggaran perjalanan Dinas untuk pergi ke Jakarta ini, apakah memang Perjalanan Dinas ini resmi untuk kegiatan Pemkab Bojonegoro, yang sengaja dirangkai dengan kegiatan Di TMMI. (Bim/red).
