SuaraBojonegoro.com – Rapat Banggar (Badan Anggaran) DPRD Bojonegoro bersama Tim Anggaran dari Pemkab Bojonegoro yang digelar di Kantor DPRD Bojonegoro pada Jum’at (14/6/2024) mendapatkan tanggapan serius dari Banggar DPRD Bojonegoro, dan setelah mendengar ringkasan dari ketua TAPD dalam rapat Badan Anggaran dengan TAPD membahas Laporan Pertanggungjawabn APBD tahun 2023.
Ahmad Supriyanto salah satu anggota Banggar DPRD Bojonegoro menyampaikan kepada awak media ini bahwa selaku anggota Badan anggaran menilai bahwa Kinerja pemerintah daerah tahun 2023 kurang maksimal.
Kurangnya maksimal kinerja Pemkab Bojonegoro ini tercermin dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban APBD tahun 2023, dimana pendapatan tahun 2023 meskipun tercapai di angka 110,28 % dari target 5.455.797.012.840,- terealisasi 6.016.822.709.302,-. akan tetapi. bila di bandingkan dengan pendapatan tahun 2022 secara prosentase jauh yaitu di angka 137, 28 %. selisih 27 %.
Disampaikan juga oleh Kader Partai Golkar ini, juga bahwa kemudian dari sisi Realisasi Belanja malah tidak tergambar kinerja yang maksimal, tahun 2023 Realisasi Belanja di bawah 80 % tepatnya hanya di angka 78,63 %, yaitu pagu anggaran 8.073.595.821.174 terealisasi 6.348.088.886.775,55.
“Dari Pemerintahan periode sebelumnya kita selalu menkritisi pemerintah daerah agar realisasi belanja di maksimalkan, supaya APBD bisa maksimal di manfaatkan masyarakat, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Bojonegoro, dengan harapan besar masyarakat Bojonegoro bisa sejahtera,” Terang Ahmad Supriyanto.
Dan dinyatakan juga, Sekarang di masa transisi harapannya pada saat itu realisasi APBD bisa lebih baik, tapi justru di bawah tahun 2022, tahun 2022 realisasi Belanja di angka 82,83 %. makanya angka kemiskinan masih stagnan, angka pengguran juga sama.
Meskipun Kabupaten Bojonegoro ini masuk kategori kabupaten dengan fiskal tinggi, akan tetapi dirinya juga masuk kategori kabupaten yang belum mandiri, ini menjadi PR bersama selaku pemangku kebijakan yang ada di daerah, karena menurutnya sangat tergantung oleh dana transfer dari pusat, sehingga Bojonegoro punya kwajiban untuk keluar dari problem itu.
“Dengan menyiapkan inovasi inovasi yang tidak memberatkan masyarakat, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga ke depan ketika cadangan sumber minyak ini habis kita tidak masuk jurang menjadi kabupaten yang miskin, hal ini harus segera di lakukan oleh semua pemangku kebijakan, agar anak cucu kita semua ke depan tidak hanya mendengar cerita bahwa daerah nya ini pernah kaya, tapi mereka juga masih bisa ikut merasakan,” bener Ahmad Supriyanto.
Dia juga menekankan sekali lagi jangan sampai Bojonegoro mendapatkan kutukan dari limpahan sumber daya alam.
Rapat Banggar akan dilanjutkan pada tanggal 19 Juni dan juga menyampaikan temuan BPK, dan pada rapat selanjutnya Banggar akan mencermati dengan detail pada anggaran 2023. (SAS/Red)
