SuaraBojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp5,1 triliun, dengan proyeksi belanja daerah mencapai Rp4,9 triliun. Di tengah tren penurunan nilai APBD dalam tiga tahun terakhir, Pemkab memastikan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kamis (16/7/2026), yang mengagendakan pembahasan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta RKPD Tahun 2027.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth, menjelaskan bahwa penurunan APBD tidak akan mengurangi komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program-program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, Pemkab Bojonegoro tetap memusatkan pembangunan pada lima prioritas utama, yakni penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran terbuka, serta peningkatan konektivitas wilayah dan penanganan kebencanaan. Seluruh program tersebut juga diselaraskan dengan prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Program Prioritas Nasional Asta Cita.
Di sektor ekonomi, meski sektor pertambangan masih mengalami kontraksi sebesar -8,78 persen, sektor pertanian justru menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 11,38 persen (year on year) pada triwulan I Tahun 2026. Kondisi tersebut menjadi salah satu modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.
Pemkab juga memastikan sejumlah program pelayanan dasar tetap berjalan pada tahun 2027. Beberapa belanja wajib yang telah diproyeksikan antara lain pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan, Universal Health Coverage (UHC), serta berbagai program pengentasan kemiskinan seperti Program Gayatri, Domba Kesejahteraan, hingga program beasiswa bagi masyarakat.
Meski kemampuan fiskal mengalami penyesuaian, pemerintah daerah menegaskan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama dengan pengawalan ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebagai gambaran, postur APBD Kabupaten Bojonegoro dalam tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan, yakni Rp8,2 triliun pada 2024, Rp7,8 triliun pada 2025, dan Rp6,4 triliun pada 2026. Sementara pada tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp5,1 triliun, sehingga optimalisasi pendapatan daerah dan penguatan kemandirian fiskal menjadi strategi penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. (Red)
