SuaraBojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengikuti Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 secara daring dari Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Jumat (23/10/2026).
Verifikasi tersebut dipimpin Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah dan dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta pemangku kepentingan lainnya. Selain Bojonegoro, Kota Bandung juga mengikuti kegiatan serupa dengan agenda pemaparan dan verifikasi secara bergantian.
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, dan Hukum pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Ilham Firman, menyampaikan pentingnya pengembangan inovasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
Menurutnya, verifikasi lapangan bertujuan mendalami pelaksanaan pengarusutamaan gender agar dapat diukur dan dilaksanakan secara konsisten.
“Kami harapkan pemerintah daerah dapat menyampaikan secara terbuka capaian terbaik. Verlap ini merupakan langkah yang baik untuk menyampaikan bukti dukung lebih luas daripada verifikasi administrasi,” ujarnya.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menjelaskan, Pemkab Bojonegoro memiliki sembilan program prioritas, di antaranya pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas keluarga.
Komitmen tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengarusutamaan Gender. Selain itu, Pemkab Bojonegoro telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG serta pedoman umum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang mengatur keterwakilan perempuan.
“Komitmen daerah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang responsif gender, sehingga perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan,” jelasnya.
Nurul Azizah menambahkan, prioritas pembangunan Bojonegoro periode 2025–2029 meliputi penurunan angka kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka pengangguran, serta peningkatan konektivitas wilayah.
Berdasarkan data yang disampaikan, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Bojonegoro pada 2025 mencapai 92,56, meningkat 0,34 poin dibandingkan 2024 yang sebesar 92,22. Angka tersebut menunjukkan tren peningkatan sejak 2023.
Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Bojonegoro pada 2025 tercatat sebesar 0,352, naik 0,127 poin dibandingkan 2024 yang sebesar 0,225. Meski demikian, angka tersebut perlu dicermati karena kenaikan IKG menunjukkan meningkatnya ketimpangan gender. Data pembanding yang disampaikan dalam paparan juga perlu diverifikasi kembali untuk memastikan kesesuaiannya dengan angka tingkat provinsi dan nasional.
Dalam pelaksanaan PUG, Pemkab Bojonegoro turut mengembangkan sejumlah inovasi yang responsif gender dan inklusif. Di antaranya pemberian insentif bagi jamaah tahlil dan pengurus jenazah perempuan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi perempuan dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
Pemkab juga mendorong program Desa Digital untuk memperluas akses informasi dan pelayanan publik yang inklusif serta ramah perempuan. Di bidang pendidikan, pemerintah daerah menyediakan transportasi gratis bagi pelajar penyandang disabilitas guna mendukung mobilitas dan kesetaraan akses pendidikan.
Inovasi lainnya adalah aplikasi JEMPPOLAN, layanan administrasi kependudukan digital yang dirancang untuk memudahkan masyarakat, termasuk perempuan, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan.
Di sektor ekonomi, program Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri) melibatkan perempuan dan kelompok rentan untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan keluarga. Pemkab juga menyediakan beasiswa pendidikan tinggi bagi pelajar dari keluarga miskin dan rentan dengan mengedepankan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki.
Sementara itu, Festival Dewi Cemara dan Wastra Batik menjadi bagian dari upaya pengembangan seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang mengangkat peran perempuan sekaligus melestarikan kearifan lokal. Adapun program Medhayoh dikembangkan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan mengakses layanan publik secara inklusif.
Melalui verifikasi lapangan ini, Pemkab Bojonegoro memaparkan capaian, kebijakan, dan inovasi daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat integrasi perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah. (Red/Lis)
