Oleh : Natasha Devianti
SuaraBojonegoro.com – Salah satu penyebab memanasnya Pembahasan Pansus III dengan beberapa OPD khususnya dengan Dinas Pendidikan, karena sampai saat ini Dinas Pendidikan tidak punya data insfrastruktur Lembaga Pendidikan yang Detail, sehingga ini perlu di pertanyakan kinerja SDM Di Dinas Pendidikan, dan Plt Kepala Dinas Pendidikan mengakui hal tersebut dan berlahan lahan mulai memperbaikinya serta berjanji akan menyiapkan assesment Data yang ada di Dapodik secara obyektif di PAPBD Tahun 2022.
Dan di setiap Rapat selalu di tanyakan oleh Komisi C DPRD Bojonegoro.
Dari kasus tersebut akibatnya adalah Perencanaan Pembangunan Insfrastruktur di beberapa Sekolah yang ada di Bojonegoro tidak tepat sasaran, karena tidak punya perencanaan yang matang, dan tidak bisa berbasis prioritas.
Salah satu contoh adalah sebagaimana temuan dari anggota Komisi C DPRD Bojonegoro di SMPN 1 Sugihwaras, ada salah satu gedung yang kondisinya sudah sangat tidak layak, memprihatinkan serta membahayakan bagi para murid, sehingga gedung tersebut tidak di pakai karena kuatir ambruk.
Ini salah satu contoh, masih banyak lagi gedung gedung sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan, sehingga itulah yang menjadi pemicu perdebatan sengit antara Pansus III dengan Dinas Pendidikan, belum lagi soal carut marut birokrasi di dinas yang mempunyai mandat Undang Undang sebagai Pengguna Kuasa Anggaran minimal 20 % dari APBD atau 1 Trilun lebih.
Sebagai Ketua Pansus sekaligus sebagai anggota Komisi C DPRD Bojonegoro yang membidangi urusan Pendidikan tentu ini sangat membuat kami sangat kecewa dan gerak dengan Dinas Pendidikan, dan kami yakin siapapun orangnya seluruh warga masyarakat Bojonegoro akan sangat kecewa bila mengeratahui kondisi ini, karena APBD yang sangat Tinggi tapi masih ada Gedung gedung sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan, dan ini disebabkan karena persoalan SDM di dinas pendidikan yang tidak mampu memanage lembaga tersebut.
Di beberapa kabupaten / kota dengan APBD jauh dibawah APBD Bojonegoro sudah berbicara soal kualitas belajar mengajar secara modern, sudah menerapkan pembelajaran smart dan mengikuti perkembangan tehnologi, tapi di Bojonegoro..??? Jangan kan soal Kualitas Pembelajaran soal data saja tidak punya. Bagaimana mau maju ?
Sehingga melalui beberapa evaluasi dan kritikan tajam dari Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro di harapkan bahwa Pemangku Kekuasaan di Bojonegoro yaitu Bupati agar Serius memperhatikan situasi ini, tidak hanya memprioritaskan pembangunan Instrastruktur saja karena sejatinya Pembangunan itu adalah Pembangunan Manusia dan merupakan investasi abadi. (**)
Penulisa Adalah Ketua Pansus III LKPJ Bupati Tahun 2021
