Reporter : Waluyo Wahyu Utomo
SuaraBojonegoro.com – Program pengadaan sarana pendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 kembali menjadi sorotan. Berdasarkan data dari laman Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran 2025, tercatat paket Belanja Modal Personal Computer yakni senilai Rp24,15 miliar yang disebut sebagai bagian dari kelanjutan program tahun sebelumnya. Namun hingga memasuki penghujung tahun 2025, proyek bernilai fantastis tersebut belum juga terealisasi. Bojonegoro, Kamis (9/10/2025).
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Anang Prasetyo Adi, saat dikonfirmasi media ini melalui pesan WhatsApp, menyampaikan bahwa rencana pengadaan tahun 2025 belum akan dilaksanakan. Ia menegaskan adanya perubahan dalam perencanaan program yang menyebabkan kegiatan tersebut belum dapat direalisasikan tahun ini.
“Rencana tidak dilakukan tahun ini karena ada perubahan perencanaan. Monggo ke kabid teknisnya,” ujarnya singkat.
Pernyataan tersebut justru menambah tanda tanya di kalangan masyarakat. Pasalnya, anggaran sebesar Rp24,15 miliar telah tercantum dalam RUP dan diharapkan dapat memperkuat sarana pembelajaran digital di sekolah-sekolah. Namun hingga kini, belum ada penjelasan apakah dana tersebut akan dialihkan, ditunda, atau tetap direalisasikan pada akhir tahun anggaran.
Sebagai pembanding, pada tahun 2024 program serupa berhasil dilaksanakan dengan total anggaran sebesar Rp7,8 miliar. Melalui dana tersebut, Dinas Pendidikan menyalurkan 1.560 unit laptop berjenis Chromebook ke 104 satuan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. Pencapaian itu menunjukkan bahwa kegiatan serupa sebenarnya bisa diteruskan dengan optimal pada tahun berikutnya.
Sarana pendukung MBKM sendiri tidak hanya mencakup Chromebook, tetapi juga perangkat seperti LED TV, proyektor, serta instalasi jaringan internet yang dibutuhkan dalam penerapan pembelajaran berbasis digital. Keberadaan fasilitas tersebut sangat penting untuk mendorong pemerataan kualitas pendidikan dan adaptasi teknologi di lingkungan sekolah.
Belum adanya kejelasan arah kebijakan dan realisasi anggaran tahun 2025 menimbulkan pertanyaan publik terkait komitmen pemerintah daerah terhadap penguatan transformasi pendidikan digital. Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro belum memberikan keterangan resmi terkait status program maupun penggunaan anggaran sebesar Rp24,15 miliar tersebut. Masyarakat kini menantikan transparansi dan langkah konkret agar dana pendidikan bernilai miliaran rupiah itu tidak berhenti hanya pada tahap rencana. (Red/why)
