Reporter : Sasmito Anggoro
SuaraBojonegoro.com – Adanya aksi yang dilakukan oleh Ratusan Perangkat dan Juga Kepala Desa yang tergabung dalam AKD (Asosiasi Kepala Desa) yang menuntut adanya keadilan terkait Dana Hibah BKKD yang merata ke semua Desa untuk pembangunan Jalan dan Jembatan di Tingkat Desa yang mengajukan BKKD, oleh kepala Desa yang lain dianggap aksi tersebut tidak mewakili kepentingan Seluruh Kepala adrsa di Kabupaten Bojonegoro.
Hal tersebut disampaikan oleh salah satu kepala Desa Kumpulrejo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Witono kepada awak media SuaraBojonegoro.com yang menyatakan bahwa apa yang me jadi penyampaian oleh teman teman kades yang hadir dalam gedung DPRD Bojonegoro dengan tuntutannya tersebut tidak mewakili semua kepentingan kepala Desa.
“Karena ada beberapa yang tidak pas yang disampaikan oleh teman teman kades yang melakukan aksi di DPRD Bojonegoro seperti BKKD ada yang tidak pas,” Ujar Witono, Rabu (20/9/2023).
Witono juga menyebutkan bahwa keinginan persamaan BKD, atau penyamaan anggaran BKKD menurutnya tidak pas, karena hal ini justru akan menimbulkan ketidak Adilan, pasalnya yang sudah dapat nanti akan dapat lagi, yang belum dapat nanti bisa dapat sedikit.
Ditegaskan lagi, oleh Witono jika pemberian dana Melalui BKKD diberikan merata maka pemdes (Pemerintah Desa) akan kesulitan mengatur pembangunan, karena tiap desa masing masing mempunyai perbedaan luas desa dan luas jalan serta permasalahan kebutuhan pembangunan jalan atau jembatan yang ada.
“Saya ini sudah pernah dapat pada tahun 2021, terus 2022 tidak dapat, dan jika nanti saya dapat tapi kalau dipukul rata ya dapat sedikit dan tidak bisa memenuhi kekurangan dalam pembangunan di desa kamu,” tambah Witono.
Terkait persoalan tuntutan beberapa kepala desa, agar untuk pencairan DD (Dana Desa) tidak dihubungkan dengan soal penyetoran pajak, Witono mengakui untuk mengikuti aturan saja, karena pemdes dalam hal ini adalah membantu dalam pemungutan pajak
“Saya kira teman teman AKD ini kan momennya politik, jangan sampai dibuat untuk kepentingan politik, apalagi menjelang tahun politik,” jelas Pria yang juga ketua MPC Pemuda Pancasila Bojonegoro ini.
Witono juga mengingatkan agar upaya penyampaian aspirasi ini tidak dihubungkan dengan soal politik, karena dirinya mendengar dalam acara tersebut ada yang menyampaikan perkataan “2024 Ganti Bupati”. “Saya kira ini bukan murni kepentingan AKD, ini hanya momen politik saja, karena saya dengar ada vidio yang mengisyaratkan tahun 2024 ganti bupati, ada kog bukti vidionya,” Pungkas Witono.
Sementara itu, Kades Lainnya Yaitu Kades Jatigede, Kecamatan Sumberrejo Kastari mengatakan bahwa tuntutan yang disampaikan para Kades yang tergabung di AKD tersebut tidak mewakili kepentingan semua kades di Bojonegoro.
“Tidak mewakili kepentingan semua kades, karena setiap desa permasalahan pembangunan berbeda, jika dipukul rata akan menjadikan tidak sesuai dengan harapan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan di tingkat Desa,” Ujar Kastari.
Hingga hari ini, sekitar 40 Kades yang tergabung dalam AKD dan Puluhan beberapa perangkat Desa mendatangi kantor DPRD Bojonegoro untuk meminta kepada DPRD Bojonegoro dalam rapat Banggar (Badan Anggaran) agar tuntutan mereka di penuhi, yaitu terkait pemerataan BKKD yang pada tahun 2023 ini hanya sebagian Desa yang mendapatkan, dan hal ini dianggap tidak adil dan merata. Serta tuntutan agar dalam pencairan DD tidak mencampurkan dengan maslaah penyetoran PBB. (Sas/Red)
