TUBAN, SuaraBojonegoro.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terus berupaya menggencarkan edukasi dan sosialisasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi
keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara khusus bagi kalangan santri dan pelaku usaha mikro kecil (UMK) pesantren sesuai amanat Perpres No 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
Menurut Iskandar Simorangkir selaku Deputi I Menko Perekonomian, tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 83,6% pada 2021, lebih tinggi dari 2020 sebesar 81,4%. Hal ini sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dalam pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada 2024.
Disisi lain indeks literasi keuangan di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan inklusi keuangan. Tingkat literasi keuangan di Indonesia baru mencapai 38,03% (OJK, 2019), sementara itu literasi keuangan syariah lebih rendah yakni hanya 20,1% (BI, 2021).
Berangkat dari hal tersebut, Sekretariat DNKI memfasilitasi Focus Group Discussion dalam rangka edukasi/sosialisasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi Pesantren Mansyaul Huda 02 dan Pesantren Al-Islah di Tuban, Jawa Timur.
Indonesia memiliki Lembaga Pesantren yang sangat besar, lebih dari 30 ribu, sebagian Pesantren tersebut mempunyai potensi dibidang pertanian, peternakan,
perikanan, serta Usaha Mikro Kecil.
“Dari sisi pesantren, inklusi keuangan ini sangat strategis dalam pemberdayaan
pesantren untuk meningkatkan kesejahteraan Kyai, Pengurus, Santri, dan Masyarakat sekitar Pesantren,” tutur Iskandar Simorangkir dalam sambutannya.
Dalam kegiatan yang bersinergi dan berkolaborasi dengan mitra keuangan inklusif antara lain dari Perum Bulog, LPDB-KUMKM, PT Permodalan Nasional Madani, PT Pupuk Indonesia, PT Telkom, dan Unit Usaha Syariah PT Pegadaian diperoleh poin penting berupa rencana dari para mitra untuk pengembangan kemandirian ekonomi pesantren dan peningkatan literasi serta inklusi keuangan.
Wakil Bupati Tuban, H. Riyadi menyampaikan agar sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan inklusi keuangan dapat terus direalisasikan. “Diharapkan forum-forum seperti ini dapat mendorong akselarasi inklusi keuangan dan memberikan nilai tambah ekonomi di level rumah tangga,” tambahnya.
Telah dilaksanakan pula acara simbolis inklusi keuangan berupa penyerahan tabungan emas kepada Pengurus di kedua Pondok Pesantren tersebut oleh pegadaian Syariah.
Turut hadir dalam acara FGD di Pondok Pesantren Jawa Timur diantaranya Wakil Bupati Tuban, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Bendahara Forum Kontak Majelis Taklim Jawa Timur, Perwakilan mitra dari BUMN, Pimpinan/Pengurus Pondok
Pesantren Mansyaul Huda 02 dan Al-Islah, serta Tim Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif. (Lis/Red)
