Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – Di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro mendapatkan tambahan anggaran dari Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar 860 miliar. DBH sebesar 860 miliar ini di dalam nota kesepakatan sebelumnya belum masuk di Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS). Kamis (12/0/10/23).
Hal ini disampaikan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto. Kepada awak media Sukur Priyanto, menjelaskan jika pada KUA PPAS ditetapkan pada angka 3,4 triliun.
“Sekarang ada surat dari kementerian keuangan bahwa pendapatan kita dari DBH itu sekitaran 4,4 triliun. Jadi ada tambahan sekitar 860 miliar di APBD 2024 ini khusus pendapatan dari DBH dan lain-lain,” katanya.
Alhasil dari penambahan DBH tersebut maka, akan ada perubahan APBD tahun 2024. Hal ini dikarenakan di dalam sistem atau tata kelola keuangan penambahan pendapatan ini harus dilakukan perubahan pada sisi belanja. Dengan penambahan anggaran ini sehingga ada ceh bagi pemerintah daerah untuk menambah belanja pada tahun 2024 dan akan ada perubahan Anggaran Dana Desa (ADD) yang akan diterima oleh desa-desa yang ada di kabupaten bojonegoro.
“Artinya kalau ini didistribusikan ke desa-desa bisa mendapatkan tambahan ADD yang lumayan besar,” ujarnya.
Politikus Partai Demokrat, ini menyarakan kepada Pemkab atau Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) tidak boleh kaku. Selain itu dirinya juga meminta kepada PJ Bupati agar tim anggaran untuk mereview kembali RAPBD tahun 2024 yang sudah dikirimkan kepada DPRD untuk disusun kembali. Ini dilakukan agar tambahan 860 miliar ini akan dibelanjakan ke hal yang produktif, prioritas dan belanja yang penting.
“Untuk mengurangi angka kemiskinan. Angka kemiskinan kita masih pada 11-12%. Dan perlu diketahui penyumbang kemiskinan di kabupaten bojonegoro ini ada pada Bojonegoro, di belahan barat,” jelasnya.
Oleh sebab itu, lanjutnya, di APBD 2024 tidak ada salahnya untuk direview dirubah dan ditata kembali agar masyarakat bojonegoro dapat menikmati manfaat tersebut. Selain program-program untuk pengentasan kemiskinan, pengurangan stunting, juga program-program prioritas yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Dan yang lebih penting lagi, saya pikir peningkatan belanja pada sektor pendidikan itu juga sangat penting sekali. Mengingat banyaknya angka perceraian di kabupaten bojonegoro yang salah satunya penyebabnya adalah sulitnya ekonomi dan SDM yang kurang bagus,” tambahnya.
Dirinya meminta dalam waktu dekat ini, PJ Bupati, TAPD dan juga SKPD agar segera menyiapkan diri agar anggaran 860 miliar ini dapat bermanfaat bagi ekonomi masyarakat. (Bim/red).
