Reporter : Waluyo Wahyu Utomo
SuaraBojonegoro.com – Pelaksanaan program Kolam Lele Keluarga (KOLEGA) dan Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI) menjadi catatan DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Choirul Anam, menilai pelaksanaan kedua program pemberdayaan masyarakat tersebut perlu dievaluasi, terutama terkait ketepatan waktu penyaluran bantuan kepada penerima manfaat.
Hal itu disampaikan Choirul Anam dalam rapat kerja Komisi A bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Komisi A DPRD Bojonegoro, Senin (09/11/2026).
Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada konsep program, melainkan waktu pelaksanaannya yang dinilai terlalu lambat. Ia menyebut realisasi program rata-rata baru berjalan pada Agustus.
“Untuk KOLEGA dan GAYATRI, prosedurnya agak kurang tepat. Ini bukan persoalan programnya, tetapi keterlambatan eksekusi. Setahu kami, rata-rata baru dieksekusi pada akhir bulan delapan,” ujar Choirul Anam.
Ia menilai keterlambatan tersebut berpengaruh terhadap efektivitas program, khususnya bantuan budidaya ikan lele. Sebab, pelaksanaan yang memasuki akhir Agustus bertepatan dengan kondisi musim kemarau ketika sebagian masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
“Namanya ikan lele itu membutuhkan air. Untuk mandi setiap hari saja masyarakat sampai berebut air karena musim kemarau. Pada saat yang bersamaan, mereka juga membutuhkan air untuk budidaya ikan,” ungkapnya.
Choirul Anam mendorong pemerintah daerah memperbaiki tahapan perencanaan agar pelaksanaan program dapat dimulai lebih awal. Menurutnya, proses persiapan semestinya sudah dilakukan sejak awal tahun sehingga bantuan dapat direalisasikan paling lambat Maret.
Dengan jadwal tersebut, masyarakat memiliki waktu lebih optimal untuk mengembangkan budidaya hingga masa panen.
“Kalau bulan Maret mulai ditebar benih lelenya, bulan Mei sudah mulai bisa dipanen. Manfaatnya akan lebih terasa oleh masyarakat, karena bulan Juni mulai ada kenaikan kelas dan masuk sekolah baru. Artinya, kebutuhan masyarakat pada bulan tersebut cukup besar,” jelasnya.
Ia menegaskan, kritik yang disampaikan DPRD bukan berarti menolak program unggulan pemerintah daerah. Sebaliknya, program pemberdayaan tersebut dinilai memiliki potensi membantu perekonomian keluarga apabila dilaksanakan dengan perencanaan dan waktu yang tepat.
“DPRD Bojonegoro bukan tidak setuju dengan program bupati, tetapi eksekusinya saja yang kurang tepat,” tegasnya.
DPRD berharap evaluasi tersebut menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun APBD 2027. Dengan demikian, program yang mendapatkan dukungan anggaran tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima bantuan.
Dalam rapat tersebut, Choirul Anam juga menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah capaian pembangunan Kabupaten Bojonegoro, termasuk sektor pertanian yang menjadi salah satu penyumbang pangan terbesar di Jawa Timur.
“Kami dari DPRD Komisi A mengapresiasi banyak peningkatan. Bojonegoro menjadi penyumbang pangan nomor satu Jawa Timur,” tuturnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak semata-mata dilihat dari besaran anggaran yang terserap. Hal yang lebih penting adalah ketepatan pelaksanaan dan dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat. (Why/Red)








