Reporter : Moch Arifianto
SuaraBojonegoro.com – Puluhan orang menggeruduk halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jumat (13/11/2026). Massa aksi berbaju hitam itu berjalan dari arah selatan, Terminal Rajekwesi sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka tegas menyuarakan panca tuntutan rakyat.
Sejumlah orasi nyaring disuarakan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bojonegoro Melawan tersebut. Di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan akademisi Universitas Bojonegoro (Unigoro), BEM dan akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri), Koalisis Perempuan Indonesia (KPI), Liga Pemuda Sosialis (LPS), Korps Perempuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Korpri), Solidaritas Perempuan (SP), Serikat Buruh Konstruksi Indonesia (SBKI), hingga Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Nico menegaskan, seluruh elemen dari rakyat, buruh, hingga akademisi tak lagi ingin bersabar terhadap kebijakan yang menyengsarakan rakyat.

“Kami di sini ingin menuntut dan memerintahkan pemerintah dengan lima tuntutan yang kami sebut Panca Tuntutan Rakyat,” tegas Nico.
Dia menjelaskan, lima tuntutan tersebut meliputi keadilan ekonomi dengan menurunkan harga bahan pokok, biaya hidup, pajak rakyat, menaikkan upah, serta memperkuat subsidi rakyat. Kemudian, keadilan gender dengan menghentikan segala bentuk diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta sediakan pembalut gratis di ruang publik.
“Kami juga menuntut keadilan agraria dan lingkungan. Pemerintah harus menjalankan reforma agraria, menghentikan PSN (proyek strategis nasional) sekaligus geothermal perusak lingkungan, dan sita aset korporasi perusak alam,” ujarnya.
Tuntutan lainnya, lanjut Nico, keadilan pendidikan dan demokrasi untuk mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan berpihak pada rakyat; serta supremasi sipil dan hak asasi manusia (HAM) dengan hentikan militerisme, kriminalisasi jurnalis, dan brutalisme aparat, bebaskan tahanan politik, serta usut tuntas pelanggaran HAM.
“Kami ingin menyuarakan itu. Kami ingin rakyat tidak tercekik kebijakan pemerintah yang amburadul. Suara rakyat patut didengar,” tandas Nico. (Rif/Red)








