SuaraBojonegoro.com – Sebanyak 30 pejabat administrator atau eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro didorong tidak sekadar menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi mampu menjadi penggerak perubahan dan menghadirkan inovasi nyata dalam pelayanan pemerintahan.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah saat penutupan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III di Ruang Angling Dharma Lantai 2, Gedung Pemkab Bojonegoro, Jumat (11/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Nurul Azizah menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian pelatihan. Menurutnya, peningkatan kompetensi dan pengembangan karier aparatur bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian dari persiapan untuk mengemban amanah dan tanggung jawab yang lebih besar.
Ia menekankan, seorang pemimpin harus memiliki komitmen, kesehatan jasmani dan rohani, serta kemampuan berpikir jernih, terutama ketika mengambil keputusan.
“Ketika mengambil keputusan, emosinya harus dikesampingkan. Temperamen boleh ada, tetapi ketika keputusan itu dilakukan, jangan sampai emosi yang mengendalikan. Yang dibutuhkan adalah sehat jiwa dan sehat pikir,” ujarnya.
Nurul Azizah juga meminta para pejabat bekerja dengan semangat dan hati. Aparatur pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya menjalankan tugas berdasarkan rutinitas, tetapi harus mampu memberikan kontribusi nyata serta ikut menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya penggunaan data dalam penyelenggaraan pemerintahan. Data yang akurat dan memadai dinilai menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan kebijakan yang tepat sasaran.
Selain kemampuan administratif dan manajerial, para pejabat juga diminta memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat. Pemerintah harus mampu melihat langsung persoalan di lapangan, termasuk berbagai kebutuhan dasar yang masih dihadapi warga.
“Jangan hanya melihat dari meja. Kita harus tahu apa yang terjadi di masyarakat, termasuk ketika masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar seperti air bersih,” pesannya.
Aksi Perubahan Jangan Berhenti di Pelatihan
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pengajaran dan Kompetensi BPSDM Provinsi Jawa Timur, Heru Chaerussalaeh, yang mewakili Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, mengatakan tahapan penting dari pelatihan kepemimpinan justru dimulai setelah peserta kembali ke instansi masing-masing.
Menurutnya, kompetensi, inovasi, dan aksi perubahan yang telah dirancang selama pelatihan harus benar-benar diterapkan di lingkungan kerja.
Ia mengingatkan agar aksi perubahan tidak berhenti sebagai pemenuhan tugas pelatihan maupun kegiatan seremonial semata. Program tersebut harus terus dikembangkan agar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan publik.
“Pelatihan kepemimpinan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan perjalanan transformasi diri. Bapak Ibu telah dibekali kompetensi kepemimpinan untuk menjalankan peran sebagai penggerak perubahan di unit kerja masing-masing,” jelasnya.
Heru menambahkan, perkembangan teknologi digital, meningkatnya ekspektasi masyarakat, serta tuntutan efisiensi birokrasi membuat tantangan pemerintahan semakin kompleks.
Karena itu, pemimpin di lingkungan pemerintahan dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan, membangun kolaborasi, serta berani mendorong inovasi di unit kerjanya.
Dengan berakhirnya PKA Angkatan III, 30 pejabat administrator tersebut diharapkan tidak hanya membawa pulang sertifikat pelatihan, tetapi juga membawa semangat perubahan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat Bojonegoro. (Red/Lis)
