Kemiskinan Menurun, Nyata atau Hanya Ilusi Semata ?

Oleh: Rindang Ayu P *)

SuaraBojonegoro.com – Baru-baru ini kabar gembira digulirkan oleh pemerintah melalui laman resmi Kementrian Keuangan pada 5 Juli 2024. Disana disebutkan bahwa angka kemiskinan dan ketimpangan Indonesia mengalami penurunan. Terhitung per Maret 2024, tingkat kemiskinan turun menjadi 9,03 persen dari 9,36 persen pada Maret 2024. Sedangkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (rasio gini) juga menurun dari 0,379 pada Maret 2024 dari 0,388 pada Maret 2023. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa angka kemiskinan pada Maret 2014 sebesar 11,25 persen. Itu artinya jika dibandingkan dengan angka kemiskinan per Maret 2024, terjadi penurunan sebesar 2, 22 persen dalam kurun waktu selama 10 tahun atau selama periode pemerintahan Jokowi.

Data-data yang nampak indah tersebut diaminkan pula oleh Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden dalam perbincangan bersama Pro RRI hari kamis (5/7/2024) lalu. Menurutnya, turunnya angka kemiskinan itu berkat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Jokowi seperti pengurangan beban rakyat melalui pemberian bansos dan pemberdayaan ekonomi dengan pemberian bantuan kredit dan pelatihan usaha.

Angka Ilusi Demi Menarik Simpati

Sayangnya, klaim turunnya angka kemiskinan tersebut nyatanya tak seindah di lapangan. Maraknya PHK dimana-mana, angka stunting dan gizi buruk anak yang tak kunjung menurun, meningkatnya angka perceraian pasutri akibat masalah ekonomi, turunnya daya beli masyarakat, tingkat inflasi yang tinggi, dan semakin maraknya tingkat kriminalitas dan kasus bunuh diri dari kalangan orang tua hingga anak-anak, serta terus bertambahnya jumlah ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) merupakan fakta sebenarnya yang terjadi di masyarakat akibat tingkat kesejahteraan rakyat yang rendah.

Di sisi lain, Abraham Wirotomo juga mengungkapkan bahwa berkat situasi makro ekonomi dan politik yang semakin baik, aman, dan stabil, yang salah satunya dibuktikan dengan turunnya angka kemiskinan, maka hal itu berdampak pada meningkatnya tingkat kepercayaan investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.

Dari sini jelas bahwa penurunan kemiskinan hanyalah sebatas ilusi semata. Sejatinya negara tidak sungguh-sungguh mengeliminasi kemiskinan dengan kebijakan yang nyata, tapi hanya sekedar bermain angka-angka. Tujuannya tak lain hanya untuk menarik simpati para kapital/investor dengan memberikan kepercayaan kepada mereka mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kondisi ini merupakan keniscayaan dalam sistem sekular kapitalis. Negara hadir bukan untuk melayani rakyatnya, namun sebatas regulator untuk melayani para investor.

Bansos yang diklaim sebagai kebijakan penguasa yang dapat mengurangi kemiskinan, nyatanya hanya sebatas ‘ikan’ yang hanya dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek rakyat miskin. Padahal rakyat juga butuh ‘kail’ sebagai solusi jangka panjang agar mereka dapat berdaya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Belum lagi penyaluran bansos yang seringkali amburadul dan berpeluang dikorupsi oleh pejabat terkait. Bahkan data juga menunjukkan bahwa pemberian bansos selama 10 tahun terakhir hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 2%. (CNN Indonesia, 26-3-2024).

Baca Juga:  BAROKAH

Demikian pula pemberdayaan ekonomi dengan pemberian kredit dan pelatihan usaha juga hanya sebatas pengalihan usaha para pekerja yang terkena PHK. Usaha mikro rakyat dibiarkan pemerintah bersaing keras dengan penguasaha besar yang dengan mudah mempermainkan harga dipasaran.

Akar Masalah Kemiskinan

Kemiskinan tak dapat dieliminasi hanya dengan permainan angka-angka. Begitupun hanya dengan sebatas kebijakan jangka pendek, seperti bansos, meskipun itupun juga masih tetap diperlukan. Namun bila negara benar-benar sepenuh hati mengurusi rakyatnya, maka negara musti mengetahui akar masalah kemiskinan rakyat negeri ini dan menyelesaikannya dengan solusi komprehensif hingga ke akar-akarnya.

Akar masalah yang dialami rakyat negeri ini adalah kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang dikarenakan sistem yang diberlakukan. Sistem sekular kapitalis liberal di negeri ini menjadikan para penguasa dan pengusaha menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan materi sebanyak-banyaknya. Mereka bersimbiosis mutualisme untuk melahirkan undang-undang yang mempermudah para kapitalis (pemilik modal besar) mengeruk kekayaan alam negeri ini.

Tidak cukup menguasai SDA, para kapitalis juga menguasai sektor publik. Penguasa yang hanya bertindak sebagai ‘pengawas’, bukan pengurus, melakukan liberalisasi sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan sehingga dua kebutuhan dasar tersebut menjadi sangat mahal dan menyulitkan rakyat kebanyakan untuk mengaksesnya. Padahal pendidikan adalah modal penting dan utama untuk memutus rantai kemiskinan.

Liberalisasi juga menjangkiti sektor barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Harga beras makin hari terus melejit karena bergantung pada impor, ditengah panen raya para petani lokal. Demikian juga dengan BBM dan tarif listrik yang terus melambung harganya karena subsidi bagi rakyat yang terus dikurangi. Alhasil, rakyat makin rendah daya belinya dan makin tenggelam dalam kemiskinan.

Di sisi lain, negara juga berlepas diri dalam penciptaan lapangan kerja untuk rakyat. Industrialisasi berbagai BUMN oleh negara tidak dilakukan dengan kekuatan sendiri, tetapi malah mengundang investor asing masuk untuk menguasai ekonomi negeri ini. Adapun rakyat hanya berkontribusi sebatas buruh yang mudah di-PHK kapan saja oleh perusahaan saat melakukan efisiensi seperti yang tengah terjadi saat ini. Hal ini tentu mengakibatkan pengangguran makin banyak dan jumlah kemiskinan menjadi bertambah.

Baca Juga:  348 Tahun Perjalanan Kabupaten Bojonegoro: Refleksi Sosial, Budaya, dan Pendidikan

Untuk itu, bila penurunan angka kemiskinan benar-benar tidak hanya sekedar ilusi dan menjadi kenyataan, maka sistem yang menjadi biang kerok kemiskinan struktural negeri ini harus dibuang dan diganti dengan sistem yang lebih baik. Artinya, sistem sekular kapitalis liberal yang diterapkan negeri ini harus dibuang dan diganti sistem Islam yang telah terbukti mensejahterakan.

Islam sebagai Solusi Pengentas Kemiskinan

Islam menetapkan negara sebagai raa’in (pengurus) yang bertanggung jawab menjamin terwujudnya kesejahteraan individu per individu melalui berbagai kebijakannya.

Untuk itu sistem Islam memiliki solusi fundamental dalam mengentaskan kemiskinan. Solusi tersebut berkaitan dengan tiga hal, yaitu SDA, SDM dan lapangan kerja.

Adapun terkait sumber daya alam, Islam mengkategorikan bahwa tambang, hutan, laut, sungai, dan sumber daya alam lain sebagai milik umum. Sehingga individu/swasta/korporasi dilarang menguasainya. Sumber daya alam tersebut adalah milik seluruh rakyat dan dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kemaslahatan rakyat dalam bentuk subsidi kebutuhan pokok rakyat, sehingga sembako, BBM dan listrik dapat dinikmati rakyat dengan harga terjangkau/murah. Layanan pendidikan dan kesehatan gratis dengan kualitas terbaik juga dapat dinikmati rakyat dari hasil pengelolaan SDA ini, sehingga bisa melahirkan tenaga para ahli yang sekaligus fakih dalam agama. Dari sinilah pembentukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dilakukan sehingga bisa memutus rantai kemiskinan.

Sedangkan terkait lapangan kerja, laki-laki dewasa yang sehat diwajibkan dalam Islam untuk bekerja. Adapun kewajiban negara adalah menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Caranya adalah dengan mengefektifkan industri, pertanian, dan perdagangan sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan tidak ada lagi pengangguran.

Adapun bagi lansia, janda, anak yatim, dan penyandang disabilitas yang tidak memiliki wali atau kerabat yang menanggung nafkahnya, Islam mewajibkan negara memberi mereka santunan rutin dari baitulmal sehingga kebutuhan pokok mereka terpenuhi. Pemberian santunan ini bersifat terus-menerus selama mereka masih terkategori pihak yang lemah dan tidak ada yang memberinya nafkah.

Dengan solusi Islam yang bersumber dari Dzat Maha Benar, yaitu Allah Swt, maka akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan dunia akhirat bagi yang meyakini dan mau menerapkannya secara keseluruhan. Sehingga penurunan angka kemiskinan tidak lagi ilusi, namun menjadi nyata karena keberkahan akan terlimpah dari ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamiin.
Wallahu ‘alam bi shawab. (**)

*)Penulis Adalah Seorang Guru dan Pemerhati Sosial