DPRD Bojonegoro Sebut Rencana Hibah Pupuk Sudah Ada di RKAPD

Reporter : Bima Rahmat

SuaraBojonegoro.com – Dengan bergabung dalam kelompok tani (Poktan) Para petani yang memanfaatkan kawasan lahan hutan secara administratif di wilayah Kabupaten Bojonegoro kini bernafas lega. Permintaan para petani tersebut diakomodir untuk mendapatkan pupuk. Selasa (10/0/10/23).

Mitro’atin, selaku Ketua III, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, menyebutkan jika anggaran hibah pupuk untuk para kelompok petani hutan sejumlah 590 kelompok lebih dan sudah tersedia di APBD 2024.

“Sudah tersedia di APBD 2024,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan jika anggaran tersebut sudah ada di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) telah ditetapkan.

Baca Juga:  Wakil Ketua DPRD Ini Prihatin PTT di Dinkes Tak Dapatkan THR

“Harapan kami, kalau masih ada kekurangan, di P-APBD 2024 harus kita selesaikan,” ucap perempuan yang sekaligus ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar ini.

Dari data yang dihimpun para penggarap lahan hutan nantinya bakal mendapat hibah pupuk non subsidi sekira Rp3 juta per hektar. Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-ABPD) 2023 terdapat anggaran sebesar Rp16 miliar, dari dana ini dialokasikan untuk luasan tani hutan sebesar 862,5 hektar.

Sisanya, para petani hutan yang garapannya berada dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Agro dan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) seluas ribuan hektar akan diperhitungkan di APBD induk 2024 dan selesai di P-APBD 2024, dengan catatan tidak diberikan secara berturut-turut.

Baca Juga:  Setelah Bupati Bojonegoro Positif Covid 19, Kini Giliran Wakil Ketua DPRD Mitro'atin

“Semoga dengan ini dapat membantu petani hutan sehingga apat meningkat perekonomian para petani,” harapnya.

Sementara itu Ketua Asosiasi Masyarakat Pemanfaat Lahan Hutan (Asmaptan) Bojonegoro, Eka Supriyadi mengaku, puas dengan hasil rapat kerja yang dihelat di ruang Komisi B DPRD setempat. Sebab besar harapannya memperoleh hibah pupuk bagi para pesanggem yang mengolah pertanian kawasan hutan dapat terealisasi, meskipun dapatnya tahap demi tahap.

“Untuk APBD 2024 dianggarkan sekira Rp109 miliar, sisanya akan kami dapat di P-APBD 2024,” pungkasnya. (Bim/red)