Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – Pasca rapat Banggar yang digelar Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) dan tim Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, diwarnai ketegangan dan protes oleh kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PapDesi). Rabu (20/09/23).
Ketengan tersebut dipicu lantaran Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang, Retno Wulandari, dianggap berbohong terkait data-data desa yang belum pernah mendapatkan hibah Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Retno Wulandari, menuturkan bahwa sampai saat ini yang belum pernah mendapatkan BKKD ada lima desa.
“Ada 5 desa yakni Kepohkidul, Bodol, Ngasinan, Mlaten dan Ngelo. Namun untuk Ngasinan dan Ngelo tidak mendapatkan BKD karena peningkatan status jalan,” jelasnya.
Hal inilah yang memicu kemarahan sejumlah kepala desa termasuk ketua AKD Bojonegoro, Sudawam. Kepala Desa Pelem, Kecamatan Purwosari, ini dengan nada tinggi mengaku jika data dari PU tersebut dianggapnya salah semua. Pasalnya Desa Pelem, merupakan salah satu yang sampai saat ini juga belum pernah mendapatkan BKKD.
“Datanya harus jelas desa mana dapat berapa, seperti yang diminta oleh DPRD,” tegasnya.
Ketua AKD ini akan mengawal terus kebijakan Pemkab Bojonegoro dalam menganggarkan dana hibah baik itu mobil siaga maupun BKKD. Tidak hanya itu, pria yang akrab disapa Mas Dawam, ini mengancam akan mengerahkan seluruh kepala desa se kabupaten bojonegoro untuk mengawal setiap rapat Banggar.
“Kita akan kawal terus. Dan kita akan kerahkan kepala desa se kabupaten bojonegoro untuk mengawal ini,” pungkasnya. (Bim/red).
