Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Bojonegoro sekitar Rp 7,8 Triliun diakui masih belum bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Bojonegoro, diantaranya adalah lembaga pendidikan yang dibawah naungan kementrian agama, hal ini seperti disampaikan oleh Ketua Pergunun(Persatuan Guru NAhdlatul Ulama) Bojonegoro H. Suprayitno, Jum’at (15/9/2023).
Dalam paparanya kepada awak media, Suprayitno mengatakan bahwa terkait adanya bantuan anggaran untuk kabupaten lain yang bersumber dari APBD Pemkab Bojonegoro sah saja, dan boleh, akan tetapi menurut ketua Pergunu ini harus ada kajian kemanusiaan yang mendalam sesuai dengan kearifan lokal.
“Hal ini mengingat kondisi warga Bojonegoro masih banyak yang blum tersentuh, utamanya adalah angka kemiskinan dan penganggura masih menggurita serta kesejahteraan para pejuang pendidikan dilembaga swasta utamanya dilingkungan kementrian agama Bojonegoro,” terang Suprayitno.
Dirinya juga mengatakan bahwa lembaga pendidikan dari tingkat PAUD, RA, MI,MTs dan MA belum pernah mendapatkan perhatian akan kesejahteraannya. Dan kata Suprayitno, dia berharap kepada Bupati Bojonegoro yang menjadi pemimpin di Kabupaten dengan APBD tinggi dan pernah mengenyam pendidikan Madrasah seharusnya sudah memahami kondisi guru guru di madrasah.
“Harusnya tanpa diminta harus punya politikul Will untuk membumikan kesejatraan pada para pendidik baik ASN maupun Non ASN pada semua lembaga dan tingkatan di kabupaten Bojonegoro yang setara tanpa diskriminatif dan harus profesional tanpa syarat,” Ujarnya.
Sehingga tidak ada kelompok kelompok di Bojonegoro yang diuntungkan, atau mementingkan keuntungan sepihak, peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat harusnya adil untuk kemajuan, peningkatan sumber daya manusia di kabupaten Bojonegoro.
“Kami berharap memahami kondisi sekolah sekolah swasta di Bojonegoro ini yang sangat butuh uluran untuk peningkatan pendidikan baik untuk para pelajar maupun tenaga pendidiknya,” Pungkas Ketua Pergunu. (Bim/Red)
