Ada Kelangkaan Pupuk ke Kelompok Tani Hutan Jono Temayang, DPRD Lakukan Sidak

SuaraBojonegoro.com – Terjadinya Kelangkaan pupuk bagi petani hutan masih dirasakan hingga kini oleh warga Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Dan sebagai tindak lanjut dengar pendapat antara gabungan kelompok tani hutan pada tanggal 6 April 2023 lalu, dampingan LSM PK PAN, Bojonegoro, hari ini komisi B DPRD Bojonegoro melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kelompok tani hutan Desa Jono, Kecamatan Temayang. Rabu (35/2023).

Hadir dalam sidak ini sejumlah anggota DPRD, diantaranya adalah ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sally Atyasasmi, didampingi Sigit Kushariyanto, Doni Setiyawan, Didik dan Agus Dita, yang asli penduduk Desa Jono, Kecamatan Temayang.

Hadir pula dua Administrator Perhutani,  KPH Bojonegoro Irawan dan ADM KPH Parengan Slamet Juwanto. Dan Sekitar 100 petani hutan di wilayah Kecamatan Temayang, hadir, seperti KTH Wonotani Sumber Makmur Desa Papringan, KTH Mbah Dampu Awang Desa Soko dan KTH Bakulan Berkarya Desa Bakulan, dan sejumlah KTH lainya.

Baca Juga:  Molornya Pembahasan 7 Raperda Lewat Tahun, Besok Baru Rapat Pimpinan Dewan

Maryanto, ketua Kelompok LMDH Jati Makmur, Desa Jono mengatakan, soal pupuk dan perhatian pemerintah masih sangat dibutuhkan. “Jika menginginkan hutan menjadi lestari lagi dan masyarakat benqr-benar sejahtera, maka perhatian penuh  kepada petani hutan harus dilakukan,” terang Mbah Yanto.

Tokoh pegiat Perhutanan sosial ini meminta agar semua pegiat perhutanan sosial bisa bersatu sehingga tujuan pemerintah dengan program perhutanan sosialnya.

Sementara, Sekretaris umum LSM Pemberdayaan Kinerja Peduli Aset Negara (PK PAN) yang melakukan pendampingan terhadap 15 KTH di Bojonegoro, menyatakan siap untuk mensukseskan Perhutanan sosial ini.

“Kita ini sama-sama pegiat perhutanan sosial. Ibaratnya punya tujuan sama. Namun jalannya saja yang beda,” kata Alham, yang juga mantan Reporter RCTI ini. Alham juga berharap, DPRD benar-benar serius berpihak pada petani hutan demi kesejahteraannya.

Baca Juga:  Inilah Dua Hal Penyebab Besarnya Silpa APBD Bojonegoro 2021!

Menuju masyarakat sejahtera, tak ada lain kecuali mencukupi pupuk bersubsidi yang langsung bisa dikelola oleh KTH, bukan kelompok tani yang lain. Sebab, sasaran pupuk berbeda. “Subyek dan objeknya beda,” jelasnya.

Alham meminta, forum sidak ini benar-benar menjadi awal terpenuhinya pupuk bersubsidi dan sejahteranya petani hutan.

Dalam acara sidak ini, juga hadir pengurus ASMPATAN yg juga pernah melakukan hearing dg DPRD Bojonegoro. (Red/Lis)