Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kabupaten Bojonegoro, Samudi, menyambut baik kebijakan Bupati Bojonegoro, yang menganulir Pemangkasan Anggaran Dana Desa yang sempat menjadi polemik beberapa hari ini. Jumat (20/08/21).
Meskipun organisasi Papdesi tidak dilibatkan dalam audiensi dengan bupati pagi tadi, namun kepala Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem ini mengaku memperoleh informasi jika regolasi dikembalikan ke format awal.
“Saya selaku Ketua Papdesi, mengapresiasi janji Bupati Bojonegoro, untuk mengembalikan regulasi ADD ke format awal,” katanya.
Melalui suara Bojonegoro.com, pria dengan khas kepala plontos ini menegaskan jiak Pemkab Bojonegoro, yang dalam hal ini Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, mau menerima serta mendengarkan aspirasi suara dari bawah khususnya perangkat dan kepala desa.
“Intinya itu berarti pemkab dalam hal ini ibu bupati masih mau menerima aspirasi dari bawah dan mendengar keluh kesah pemerintah desa,” imbuhnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kabupaten Bojonegoro, temui pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sukur Priyanto, pada hari Rabu 18 Agustus 2021.
Pertemuan pimpinan DPRD tersebut guna membahas persoalan tentang surat Sekertaris Daerah nomor 900/1990/412.304/2021 tentang perubahan pragnosa ketetapan ADD/BHP dan BHR tahun 2021.
“Meski ini belum final tapi SK ini sudah keluar dan menjadi polemik,” kata Samudi selaku Ketua Papdesi, Kabupaten Bojonegoro.
Dihadapan Pimpinan DPRD, Samudi berharap jangan sampai DPRD dalam perubahan anggaran kecolongan seperti kasus bingkisan kemarin. Selain itu dirinya beserta beberapa kepala desa yang lain berharap agar Anggaran Dana Desa tidak dipangkas. Pasalnya dimasa pandemi covid-19 saat ini sangat berdampak pada pemerintahan di tingkat desa.
“Kita pemdes juga fokus penanganan covid juga. Selain itu tanggungjawab kita juga tambah,” pungkasnya. (Bim/red).
