SUARABOJONEGORO.COM – Paguyuban pengusaha Konter tergabung dalam Bojonegoro Outlet Seluler dan Sales (BOSS), menggelar aksi turun jalan di bundaran Adipura Bojonegoro, Rabu (28/03/18).
Mereka tampak membentangkan spanduk. Para pengusaha tersebut, menolak kebijakan pemerintah pusat tentang pembatasan satu nomor induk kependudukan (NIK) yang hanya untuk registrasi tiga kartu perdana saja.
Para pengusaha kartu perdana ini, menganggap kebijakan tersebut bakal membunuh usaha konter handphone kecil. Terutama bisnis kartu perdana internet murah. Sebagai bentuk protes, puluhan para pengusaha konter ini menggelar aksi turun jalan.
Dari pantauan suarabojonegoro.com, mereka juga meminta dukungan para pengguna jalan yang sedang melintas untuk mendukung aksi mereka, dengan membagikan selebaran menolak kebijakan Kemenkominfo.
“Kami adalah bagian sehari-hari dari masyarakat Indonesia yang turut serta memajukan perekonomian, mengurangi pengangguran, dan mengedukasi kita semua dalam penggunaan telekomunikasi seluler,” kata Ardi selaku koordinator aksi.
Dengan kebijakan 1 NIK 3 SIM tersebut, lanjutnya, hanya akan mematikan usaha mereka. Pasalnya, pendapatan konter akan terus menurun. Karena, selama ini pendapatan konter kecil paling banyak dari penjualan perdana.
Menurutnya, tidak hanya pengusaha konter yang dirugikan. Namun juga akan berdampak pada masyatakat yang menggunakan internet, juga akan dirugikan. Sebab, kartu perdana internet lebih murah dari pada isi paket internet.
“Dengan adanya pembatasan tersebut, akan berakibat pada harga pulsa internet akan naik tajam, karena keuntungan konter pulsa akan tutup karena merugi. Bila konter pulsa tutup, maka masyarakat khususnya di pedesaan dan pedalaman, tidak bisa lagi berbelanja pulsa. Masyarakat harus pergi ke wilayah kabupaten atau kota yang terdapat gerai atau modern channel. Tentu biayayanya bertambah mahal,” ujarnya.
Dalam orasinya, ia menambahkan, bahwa dengan kebijakan 1 NIK 3 SIM tersebut banyak konter pulsa yang berguguran. Sehingga, hilanglah sumber penghidupan 5 juta jiwa masyarakat Indonesia. Dengan kebijakan tersebut menurutnya hannya akan menambah angka pengangguran dan industry atau pasar seluler akan dikuasai oleh modern channel atau para pemodal besar.
“Kami sudah berjuang sejak Juli 2017, tapi kita rakyat kecil ini, memang tidak dianggap penting oleh para penguasa. Bahkan tanggal 07 Nopember 2017 Kemenkominfo menyetujui permintaan kami. Tapi kenyataannya persetujuan mereka hanya tipu daya agar kami tdak unjuk rasa,” jelasnya.
Dalam aksinya tersebut para pengusaha tersebut berharap doa dari sealuruh rakyat Indonesia, untuk menyuarakan hal ini. Dari pantauan, arus lalulintas padat merayap. (bim/yud)
Reporter : Bima Rahmat
Editor : Wahyudi
