Program KPM Bupati Anna Di indikasi Tidak Sesuai Janji Kampanye?

Reporter : Sasmito

SuaraBojonegoro.com – Program Kartu Petani Mandiri (KPM) yang kini mulai diproses Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pertanian diindikasikan belum ada kepastian dan kejelasan bagi Petani di Bojonegoro sesuai janji Bupati Anna Muawanah saat Kampanye. Karena, apa yang dijanjikan melalui kampanye waktu masih mencalonkan diri pada 2018 lalu, isi KPM tidak sama dengan yang sekarang.

“Apalagi, dilakukan cetak kartu lagi,” ungkap Ketua LSM Angling Dharma, M Nasir, minggu (5/5/2019).

Pada masa kampanye, KPM plus yang sempat di launching pada kampanye di Kecamatan Dander tahun lalu itu menjadi program pamungkas yang diandalkan masyarakat khususnya petani. Salah satunya dengan bantuan sebesar Rp10 juta tiap petani.

Baca Juga:  Siapkan 24.000 ton cadangan beras di bulan ramadhan

“Petani itu sangat berharap dengan program Bu Anna. Mereka berharap ada perbaikan dan peningkatan taraf hidup melalui KPM ini,” tandasnya.

Jika memang terbentur dengan aturan untuk merealisasikan, Nasir mempertanyakan kenapa dulu dijanjikan. Dulu, janji yang diberikan adalah tiap petani mendapat bantuan maksimal Rp10 juta. Sementara jumlah petani di Bojonegoro sesuai data di dilapangan adalah sebanyak 300 .000. Itulah sebabnya, ada pihak yang menyatakan jika KPM adalah program yang tidak masuk akal.

“Dan tudingan itu sekarang terbukti. Tidak mungkin ada bantuan untuk tiap petani 10 juta. Kalau kelompok petani lain lagi,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan, Dinas Pertanian, Sentot Suseno, ketika di konfirmasi awak media mengatakan, jika jumlah kelompok petani yang ada di Kabupaten Bojonegoro sekarang ini sebanyak 1.548 kelompok. Sementara petaninya berjumlah 219.000.

Baca Juga:  Didik Mukrianto: Hoax Diciptakan Orang Pintar Tapi Jahat

Pemegang KPM akan mendapatkan manfaatnya seperti bantuan modal, asuransi, dan pelatihan pasca panen melalui kelompok masing-masing bukan perorangan.

“Kami menganggarkan 15 miliar tahun ini untuk 20.000 kelompok tani,” tandasnya.

Terpisah, Said (45), petani asal Desa Bogo, Kecamatannya Kapas, mengaku, tidak mendapatkan sosialisasi lagi meski memegang KPM saat Bupati Anna masih kampanye.

“Dulu katanya semua petani dapat, tapi meskipun sekarang pegang kartu tetap tidak ada bantuan apa apa. Mau menyesal ya bagaimana, kadung nyoblos orangnya,” pungkasnya. (Sas/WD*)