SUARABOJONEGORO.COM – Pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi (TI), telah menjadi kebutuhan di lembaga layanan kesehatan Puskesmas di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Para petugas Puskesmas telah merasakan, melalui sistem online pelayanan akan lebih cepat, dan efisien ketimbang menggunakan cara konvensional.
Kepala Puskesmas Kalitidu, dr Wahyu Widarti, mengakui, membutuhkan pengelolaan manajemen memadai dalam memberikan layanan kesehatan berbasis pemanfaatan TI. Seperti pelayanan program jaminan kesehatan masyarakat.
“Jaringan internet kami yang ada saat ini dari BPJS Kesehatan, dan bayar sendiri,” kata dia kepada wartawan, Senin (19/3/2018).
Internet ini, lanjut dia, telah menjadi kebutuhan di institusi medis yang dipimpinnya. Baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maupun mendukung tugas-tugas kedinasan.
“Iya, semua proses administrasi baik untuk rujukan pasien, BPJS Kesehatan, maupun laporan ke Dinas Kesehatan menggunakan sistem online,” imbuhnya.
Pelayanan berbasis TI dinilai lebih cepat, dan efisien ketimbang manual. Dicontohkan, seperti pendaftaran untuk pembuatan dan pengambilan kartu berobat pasien.
“Tentu dengan sistem online akan meningkatkan pelayanan pasien di puskesmas, khususnya Kalitidu,” tandasnya.
Jaringan internet yang ada sekarang ini untuk sementara hanya bisa diakses oleh pegawai Puskesmas, belum sampai pada pasien. Karena itu, pihaknya setuju apabila ada program internet gratis dari pemerintah. Karena untuk membayar wifi tersebut pihaknya harus menunggu pencairan dari pemkab setempat.
“Itu pun tidak bisa cair langsung dalam satu bulan, biasanya dua atau tiga bulan baru cair,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Puskesmas Kedungadem, dr Rahmat Trisnanto, mengungkapkan, awalnya menggunakan jaringan internet untuk melaksanakan kegiatan administrasi dalam pelayanan kesehatan. Namun sejak Desember 2017 lalu, diputus oleh pihak Telkom, dan sekarang ini menggunakan internet dari sambungan warung Internet (Warnet) yang ada di sekitar Puskesmas.
“Ada juga dari BPJS Kesehatan, namun hanya sebesar satu MB,” kata dr Rahmat dikonformasi terpisah.
Akibatnya jaringan internet yang ada saat ini kurang maksimal untuk menunjang pelayanan. Sering tersendat-sendat (lemot), sehingga untuk penggunaan internet bagi pasien dibatasi.
“Sebenarnya kalau pasien mau mengakses bisa, tapi kalau tahu paswordnya,” ucapnya.
Menurutnya, keberadaan internet sangat mendukung dalam melakukan pelayanan kesehatan. Karena, dalam pelayanan BPJS Kesehatan harus dientri melalui online. Kalau tidak ada internet, otomatis akan terganggu semua termasuk pelayanan kepada pasien.
“Seperti minta rujukan juga dientry secara online,” tandasnya.
Rahmat mengaku, adanya jaringan internet gratis atau tidak dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang jelas pihaknya sangat membutuhkan.
“Baik itu gratis atau berbayar, yang penting tidak menganggu pelayanan masyarakat. Tapi memang sangat menguntungkan dari kami adanya internet itu,” tegasnya.
Baik dr Rahmat maupun dr Wahyu Widarti berharap kepada Pemkab Bojonegoro mendatang agar meningkatkan jaringan internet, sehingga dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, dan kedinasan. Seperti untuk Entry Sistem Informasi Manajemen daerah (SIMDA) ke Dinas Kesehatan bisa melalui online, sehingga tidak harus ke Bojonegoro.
“Ya sukur-sukur kalau anggarannya ditambah atau gratis, sehingga tidak hanya terbatas bagi pegawai Puskesmas tapi juga pasien,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, salah satu Calon Bupati (Cabup) Bojonegoro, Soehadi Moeljono, mengatakan, untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan sekarang ini harus berbasis TI. Karena itu, kedepan pihaknya telah menyiapkan pembangunan jaringan wifi gratis di tempat publik seperti puskesmas, balai desa, taman desa, alun-alun desa, sekolah, dan destinasi wisata desa.
“Dengan wifi gratis ini akan menunjang kinerja puskesmas dalam kedinasan maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Pak Mul, sapaan akrab Soehadi Moeljono.
Program ini, lanjut dia, akan diselaraskan dengan revitalisasi fungsi dan peran Posyandu sebagai fasilitas layanan kesehatan promotif dan edukatif, dan pengembangan fungsi dan peran puskesmas dan puskesmas pembantu, termasuk Puskesmas rawat inap.
“Kedepan pelayanan kesehatan yang diberikan harus tuntas. Karena itu kita akan menambah fasilitas maupun tenaga medis,” pungkas cabup yang berpasangan dengan Kader NU, Mitroatin ini. (*/red)
