SUARABOJONEGORO.COM – DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, mengakui pentingnya peran Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam membantu memberikan pelayanan dan pendataan di masyarakat. Baik data jumlah warga miskin, pendidikan, perekonomian, kesehatan, dan data-data lainnya.
“Mereka itu memiliki peranan penting, keberadaannya tidak bisa diremehkan. Deteksi awal semua sektor semuanya ada di RT dan RW. Kades saja, dapat datanya dari tingkat RT dan RW,” kata Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Prianto kepada wartawan, Senin (5/3/2018).
Karena itu perlu adanya peningkatkan insentif, agar kinerja mereka bisa lebih maksimal lagi untuk membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk dalam pendataan yang dibutuhkan pemerintah desa, maupun Pemkab Bojonegoro.
“Saya sepakat jika insentifnya dinaikkan. Tapi, kita juga harus pantau kinerja mereka apakah sesuai atau tidak jika dinaikkan,” tegas politisi Partai Demokrat ini.
Jika melihat kemampuan keuangan daerah sekarang ini, menurut Sukur, tidak ada persoalan menaikkan insentif bagi Ketua RT dan RW. Mengingat peran penting RT dan RW yang bisa mendeteksi dini kerawanan yang ada di masyarakat.
“Saya kira keuangan daerah mampu untuk itu,” tandasnya.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Bojonegoro, Jumari, mengaku, selama ini tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk Ketua RT dan RW di setiap desa.
“Semua anggaran sudah diserahkan kepada desa masing-masing. Urusan RT dan RW bukan ranah Pemkab,” ujarnya singkat.
Alasan itulah DPMPD juga tidak memiliki data jumlah Ketua RT dan RW yang berada di 431 desa/kelurahan yang tersebar di 28 kecamatan.
Menanggapi hal itu, salah satu Calon Bupati (Cabup) Bojonegoro, Soehadi Moeljono, menyatakan, peningkatan insentif Ketua RT dan RW ini telah menjadi programnya ke depan. Dia dan pasangannya Cawabup Mitroatin, sangat memahami betapa pentingnya peran RT dan RW, sehingga sangat wajar jika kesejahteraan mereka dinaikkan.
“Itu sudah masuk program kerja kita ke depan,” tegas Pak Mul, sapaan akrab Soehadi Moeljono dikonfirmasi terpisah.
Menurut Pak Mul, peningkatkan insentif ini untuk mengoptimalkan kinerja mereka. Karena sukses tidaknya pembangunan yang dilakukan Pemkab, salah satunya dipengaruhi oleh keakuratan data di masing-masing desa.
“Ketua RT dan RW bisa melakukan itu. Soal besarannya nanti akan dihitung dengan matang sesuai kemampuan anggaran,” pungkas mantan Sekda Bojonegoro tersebut. (yud/red)
