SUARABOJONEGORO.COM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto, menyatakan bahwa dana hibah Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) DPRD Bojonegoro diperuntukkan untuk infrakstuktur.
“Kenapa Infrakstuktur tidak selesai, berarti Suyoto selama kurun waktu sepuluh tahun tidak bisa memenej secara ideal, kira-kira hal apa yang kiranya selama waktu dia memimpin ini menjadi skala prioritas,” katanya kepada suarabojonegoro.com, Selasa (17/04/18).
Banyak program, lanjut dia, yang hanya terkesan sekedar program saja. Tanpa mekanisme uji pablik ataupun tanpa proses studi kelayakan. Politisi Partai Demokrat ini memberikan beberapa contoh program mantan bupati dua periode ini yang dianggap tidak layak, diantaranya pavingisasi.
“Ratusan miliar uang yang dikeluarkan untuk paving, paving ini kelihatannya memang bermanfaat tapi hanya untuk jangka pendek. Tetapi untuk jangka menengah dan panjang tidak efektif. Ini berarti kebijakan Suyoto berkaitan dengan paving ini bukan kebijakan melalui proses studi kelayakan yang tepat,” ujarnya.
Artinya, lanjut Sukur, ketika membangun jangka pendek, menegah, dan panjang tidak difikirkan secara matang. Hal ini dibuktikan beberapa tahun ganti program. Selanjutnya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan penyelesaian rumah sakit. Dia menilai kesehatan dan rumah sakit itu penting.
“Akan tetapi berapa miliar yang dikeluarkan Suyoto untuk penyelesaian rumah sakit, sampai sekarang juga belum kelar,” ucapnya menjelaskan.
Sedangkan untuk pendidikan, program mantan Bupati Bojonegoro, Suyoto, cukup banyak. Mulai bantuan pendidikan Rp 2 juta dan lain sebagainya. Akan tetapi, kata Sukur, masih ada proses yang belum selesai.
Ada pekerjaan rumah. Kalau tidak salah, RPJMD Suyoto pada saat itu adalah infrastuktur, pendidikan, kesehatan dan infestasi pertanian. Contoh program pertanian, berapa puluh, berapa ratus embung yang dibuat di era Suyoto selama tiga tahun terakhir.
Sukur mempertanyakan dampak positif terhadap petani. Sampai saat ini petani belum terasa secara maksimal merasakan dampaknya. “Koneksi antara lokasi sama lahan-lahan pertanian ini belum menyatu, berarti dalam proses peletakannya dalam membangun itu tanpa melalui proses studi yang jelas,” jelasnya.
Sukur menambahkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mantan Bupati Bojonegoro ini tidak boleh mencari kambing hitam. Sebab dana hibah Jasmas DPRD Kabupaten Bojonegoro rata-rata tidak kurang dari Rp 80 miliar dalam satu tahun untuk 50 anggota DPRD.
Pintu masuk uang jelas. Memiliki fungsi budgeting. Anggota DPR memiliki kewenagan mengalokasikan dua anggaran. Tetapi kapasitas dibatasi. Padahal permintaan masyarakat banyak. Diluar itu, ada Pemendagri yang mengatur, pokok-pokok pikiran bisa masuk.
“Bisa dibandingkan Rp 80 miliar untuk 50 anggota DPR, duit kita Rp 3 triliun lebih belanja pegawai kita sekitar Rp 900 miliar, berarti ada ruang yang cukup untuk menaruh kebijakan yang stragis. Sekarang ketika 10 tahun Suyoto tidak bisa menyelesaikan itu tidak boleh mencari kambing hitam,” pungkasnya. (bim/yud)
Reporter : Bima Rahmat
Editor : Wahyudi
