Rapat Bersama Bea Cukai, Satpol PP Bojonegoro Bahas Penegakan DBHCHT 2027

Reporter : Waluyo Wahyu Utomo

 

SuaraBojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar rapat bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bojonegoro beberapa waktu lalu untuk membahas Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP) tahun 2027 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), termasuk program penegakan hukum, Rabu (30/09/2026).

 

Kepala Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, Laela Nor Aeny, SE., MM., mengatakan secara umum program penegakan hukum dalam RKP DBHCHT 2027 masih mengacu pada program tahun sebelumnya. Namun, terdapat penyesuaian anggaran setelah dilakukan efisiensi.

 

Menurut Aeny, salah satu kegiatan penegakan hukum yang sebelumnya dialokasikan sekitar Rp600 juta pada APBD 2026 mengalami dua kali efisiensi. Anggaran yang tersedia kemudian menjadi sekitar Rp200 juta.

 

“Di 2027 ini anggarannya 200 sekian juta. Artinya tetap karena ada efisiensi dua kali, akhirnya anggaran yang terakhir setelah efisiensi itu kita pakai di 2027,” ujar Aeny yang ditemui di kantornya.

Baca Juga:  Jelang Bojonegoro Bahagia Car Free Night, Satpol PP Imbau Warga Jaga Keamanan dan Ketertiban

 

Selain penyesuaian anggaran, strategi pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai juga akan mengalami perubahan.

 

Aeny menjelaskan, perubahan strategi tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan operasi pasar atau operasi bersama sebelumnya. Dari kegiatan tersebut, jumlah temuan rokok tanpa cukai dinilai belum maksimal.

 

“Di saat evaluasi terkait hasil dari operasi pasar untuk operasi bersama itu, memang hasil dari operasi pasar tidak maksimal. Dalam artian rokok tanpa cukai yang kita hasilkan hanya sedikit,” jelasnya.

 

Karena itu, pada 2027 pihaknya akan mengubah pendekatan. Penegakan hukum tidak hanya diarahkan pada penemuan rokok tanpa cukai, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi kepada pedagang.

 

“Bukan berdasarkan hasil dari penemuan rokok yang tanpa cukai, tetapi paling tidak kita ada edukasi kepada para pedagang, toko, kelontong, dan warung agar tidak menjual rokok tersebut,” tambahnya.

Baca Juga:  Masih Marak Tempat Karaoke Ilegal di Bojonegoro Yang Beroperasi Dibulan Ramadhan

 

Menurut Aeny, edukasi tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan karena distribusi rokok tanpa cukai dinilai memiliki berbagai jalur. Selain distribusi secara langsung, pihaknya juga masih mendalami kemungkinan peredaran melalui jalur daring maupun jaringan pengepul.

 

“Untuk pendistribusian rokok tanpa cukai ini bisa lewat langsung online, ada pengepul juga. Ini masih kita dalami di teman-teman deteksi dini,” ungkapnya.

 

Aeny berharap dukungan dari berbagai pihak dapat memperkuat upaya deteksi dini terhadap peredaran rokok tanpa cukai di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

 

Dengan strategi tersebut, program DBHCHT bidang penegakan hukum pada 2027 akan mencakup upaya penindakan sekaligus pencegahan melalui edukasi kepada pedagang, toko kelontong, dan warung agar tidak menjual rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai. (Why/Red)