SuaraBojonegoro.com – PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mendorong peningkatan profesionalisme jurnalis melalui program Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Sebagai bentuk dukungan konkret, perusahaan daerah tersebut menyiapkan 20 kuota peserta UKW yang akan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS).
Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan silaturahmi dan sosialisasi peningkatan kapasitas serta mutu jurnalis yang digelar di Bojonegoro, Senin (9/11/2026). Kegiatan ini dihadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Direktur PT ADS Muhammad Kundori, perwakilan Dewan Pers, insan pers, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Bojonegoro.
Direktur PT ADS Muhammad Kundori mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari sinergi antara BUMD, pemerintah daerah, dan insan pers dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik.
Menurutnya, kontribusi perusahaan daerah terhadap media tidak semestinya hanya terbatas pada kerja sama publikasi dan periklanan, tetapi juga perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas serta kompetensi wartawan.
“Kuota tersebut merupakan tahap awal dan berpeluang ditambah apabila antusiasme wartawan cukup tinggi,” ungkap Kundori.
Ia menegaskan, dukungan PT ADS terhadap peningkatan kompetensi wartawan tidak boleh mengurangi independensi pers. Media tetap memiliki peran sebagai kontrol sosial, termasuk dalam mengawasi kinerja dan kebijakan perusahaan.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan bahwa media memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah sekaligus agen perubahan dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
Ia mengaku terbuka terhadap kritik dan pemberitaan media. Bahkan, informasi yang berkaitan dengan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) kerap diteruskan kepada jajaran terkait untuk ditindaklanjuti.
“Kalau berita itu tidak benar, tolong dilaporkan. Kalau itu benar, segera perbaiki,” tegas Setyo Wahono.
Bupati juga berharap peningkatan profesionalisme wartawan menjadi tanggung jawab bersama seluruh ekosistem pers. Menurutnya, media perlu memiliki standar kelembagaan, norma, dan etika jurnalistik sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam sesi diskusi yang dimoderatori Dwi Eko Lokononto, Direktur Utama Beritajatim.com sekaligus penguji UKW PWI Pusat, Ainur Rohim, memaparkan materi bertajuk Kenapa Harus UKW?.
Ia menjelaskan, UKW menjadi instrumen penting untuk memastikan wartawan memiliki standar kompetensi, mengingat profesi jurnalistik terbuka bagi siapa saja tanpa mensyaratkan pendidikan formal khusus di bidang jurnalistik.
Kompetensi wartawan, lanjutnya, mencakup tiga aspek utama, yakni pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran dalam menjalankan tugas jurnalistik. UKW sendiri terdiri atas tiga jenjang, yaitu wartawan muda, madya, dan utama, dengan tanggung jawab serta ruang lingkup pekerjaan yang berbeda.
Melalui kompetensi tersebut, wartawan diharapkan mampu menghasilkan karya jurnalistik yang akurat, berimbang, objektif, tidak menghakimi, serta berpedoman pada kode etik jurnalistik.
Materi berikutnya disampaikan Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Muhammad Jazuli, yang membahas hubungan profesional antara pemerintah dan media massa.
Ia menekankan bahwa hubungan kemitraan antara pemerintah dan media harus tetap menjunjung tinggi independensi pers. Pemerintah tidak dibenarkan mengintervensi kerja jurnalistik, meminta penghapusan berita, maupun melakukan intimidasi terhadap media atas pemberitaan kritis.
Jika terdapat pemberitaan yang dinilai keliru, pemerintah dapat menggunakan mekanisme profesional melalui klarifikasi, hak jawab, maupun pengaduan kepada Dewan Pers.
Sementara itu, Direktur Eksekutif LPDS Jimmy Silalahi mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom. Ia memaparkan teknis pelaksanaan UKW, mulai dari mekanisme pendaftaran, persyaratan peserta, hingga tata tertib yang harus dipenuhi calon peserta.
Melalui kegiatan ini, dukungan 20 kuota UKW dari PT ADS diharapkan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kompetensi wartawan di Bojonegoro. Dengan demikian, kualitas pemberitaan dan profesionalisme pers dapat terus ditingkatkan tanpa mengesampingkan independensi serta fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah maupun badan usaha. (Red)








