BKKD 2026 Mulai Cair, Bojonegoro Alokasikan Rp190 Miliar untuk Pembangunan 368 Desa

SuaraBojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai mencairkan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2026. Sebanyak 368 desa di Kabupaten Bojonegoro menjadi sasaran program dengan total alokasi anggaran mencapai Rp190 miliar.

 

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pencairan BKKD 2026 yang mulai dilakukan sejak Oktober lalu menggunakan mekanisme satu kali pencairan langsung sebesar 100 persen.

 

Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di desa melalui empat organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PU BM), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKP CK), Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dinpora), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

 

Dari total penerima, sebanyak 314 desa mendapatkan BKKD melalui Dinas PU BM untuk pembangunan jalan, jembatan, maupun jembatan lanjutan.

Baca Juga:  BKD Untuk Majukan Pembangunan di Desa

 

Selanjutnya, sebanyak 12 desa memperoleh bantuan melalui Dinas PKP CK untuk pembangunan sarana dan prasarana. Kemudian, 24 desa mendapatkan alokasi melalui Dinpora untuk pembangunan sarana olahraga.

 

Sementara itu, 18 desa lainnya menerima BKKD melalui DPMD untuk pembangunan fasilitas pemerintahan dan ekonomi desa, seperti balai desa, kantor desa, serta pasar desa.

 

Mekanisme pengelolaan dan pencairan BKKD 2026 mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

 

Pemkab Bojonegoro menegaskan bahwa seluruh proses pengelolaan dan penyaluran bantuan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mulai dari pengajuan, verifikasi, penetapan penerima, penyaluran, pelaksanaan pembangunan, hingga pertanggungjawaban anggaran.

Baca Juga:  BKKD 2025 di Bojonegoro Tuntas, Polemik Evaluasi Masih Menyisakan Pertanyaan

 

Pemerintah desa penerima juga diwajibkan menggunakan bantuan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan, serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Penggunaan anggaran harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel agar dapat dipertanggungjawabkan.

 

Melalui alokasi BKKD sebesar Rp190 miliar tersebut, Pemkab Bojonegoro berkomitmen memperkuat pembangunan dari tingkat desa. Program ini diharapkan mampu mendorong pemerataan infrastruktur publik, meningkatkan kualitas fasilitas desa, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemkab Bojonegoro juga akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan BKKD agar bantuan tepat sasaran, sesuai ketentuan, dan mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa. (Red)